Janggal! LKPJ & Raperda PJP APBD 2018 Beda Angka, Ketua DPRD Pangandaran: Ada Apa?

IMG-20190627-WA0130

JayantaraNews.com, Pangandaran

Saat rapat paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Pangandaran, Senin (24/6), dalam rangka membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018, disimpulkan adanya beberapa persoalan yang menjadi kejanggalan.

” Persoalan tersebut, yaitu terkait dengan angka. Dimana, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2018, terutama dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 adanya perbedaan angka,” ungkap Ketua DPRD Pangandaran, Iwan M Ridwan.

Lebih lanjut, Iwan mencontohkan, PAD pada LKPJ targetnya, yaitu seratus tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah. Untuk targetnya sama, angka yang tertera di Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 dengan yang ada di LKPJ 2018. tetapi, realisasinya lah yang berbeda.

” Realisasi PAD tahun 2018 yang tertera di LKPJ adalah seratus dua belas milyar delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan rupiah. Namun yang tertera dalam Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018, realisasinya yaitu; seratus sebelas milyar dua ratus tujuh belas juta seratus dua puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah. Persentasenya, di LKPJ 85,32%, tetapi dilaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 84,71%,” papar Iwan.

Iwan sangat heran, kenapa jadi berbeda seperti ini, seharusnya itu tidak boleh terjadi. Inilah yang pihaknya anggap janggal yang harus segera di evaluasi.

” Contoh lain: pajak daerah targetnya sama, namun realisasinya berbeda. Dalam LKPJ, yaitu; lima puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah, tetapi dalam Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 malah lebih kecil. Ini sangat aneh! kan dibuat LKPJ itu sebelum berakhir Tahun Anggaran 2018, seharusnya di LKPJ yang lebih kecil, bukan malah di Raperda. Ada apa???,” tuturnya.

Sementara, setelah disinkronkan dengan data di LHP BPK RI, ternyata benar ada temuan, di LKPJ berbeda. (Nana JN)