Usai Periksa 7 Rektor UIN & IAIN, KPK Segera Periksa Kanwil Kemenag NTB

IMG_20190617_221515

JayantaraNews.com, Jakarta

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa 7 (tujuh) calon Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Senin (17/6/2019).

Dari 7 (tujuh) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama (Kemenag) yang dijadwalkan diperiksa tersebut, 2 (dua) di antaranya sedang menjabat sebagai Rektor UIN dan 1 (satu) orang merupakan Rektor IAIN.

Keterangan mereka dibutuhkan Tim Penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan ‘jual beli jabatan’ di lingkungan Kemenag yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romy.

“ KPK mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah calon Rektor UIN sebagai saksi hari ini. Keterangan mereka dibutuhkan dalam perkara dengan tersangka RMY (Romahurmuziy),” kata Jubir KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkat, Senin (17/6/2019).

Para calon Rektor yang dipanggil tersebut, yakni Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya Ali Mudlofir, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Masdar Hilmy, Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya Akh Muzakki. Selain itu, terdapat nama Rektor IAIN Pontianak Syarif, Dosen IAIN Pontianak Wajidi Sayadi, Wakil Rektor I IAIN Pontianak Hermansyah, dan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Warul Walidin, serta Kanwil Kemenag NTB H Nasrudin.

Febri mengatakan, dalam pemeriksaan ini, Tim Penyidik bakal mendalami proses seleksi Rektor UIN yang pernah dijalaninya 7 (tujuh) pejabat di lingkungan UIN dan IAIN tersebut.

“ Dibutuhkan keterangan sebagai saksi untuk menjelaskan proses seleksi Rektor UIN yang pernah dijalani,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengakui, pihaknya menerima banyak laporan mengenai dugaan suap terkait pengisian jabatan Rektor Perguruan Tinggi Negeri, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) yang berada di bawah Kementerian Agama. Lembaga Anti Korupsi memastikan bakal menindaklanjuti laporan-laporan tersebut.

“ Ya itu ditindaklanjuti,” kata Syarif usai mengisi kegiatan Koordinasi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Tindak lanjut itu salah satunya dilakukan KPK dengan mengklarifikasi laporan yang diterima.

Syarif mengungkapkan, terdapat sejumlah potensi terjadinya korupsi dalam proses pengisian rektor.

“ Jadi KPK memang perlu diklarifikasi lagi, tetapi (KPK) banyak mendapatkan laporan bahwa sistem pemilihan rektor itu mempunyai potensi-potensi korupsi seperti itu,” ungkapnya.

Diberitakan, KPK menetapkan Romy bersama Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemag Provinsi Jatim Haris Hasanuddin sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag. Muafaq dan Haris diduga telah menyuap Romy untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemenag. Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Haris mendaftar sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

Pada 6 Februari 2019, Haris mendatangi kediaman Romy dan menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta untuk memuluskan proses seleksi ini sesuai kesepakatan. Saat itu, KPK menduga telah terjadi pemberian suap tahap pertama. Namun, pada pertengahan Februari 2019, pihak Kemenag menerima informasi, bahwa nama Haris Hasanuddin tidak lolos seleksi untuk diusulkan ke Menteri Agama karena pernah mendapatkan hukuman disiplin.

KPK menduga telah terjadi kerjasama antara Romy dan pihak-pihak tertentu termasuk pejabat Kemenag untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

Selanjutnya, Haris Hasanuddin dilantik oleh Menag sebagai Kakanwil Kemenag Jatim pada awal Maret 2019.

Setelah Haris lolos seleksi dan menjabat Kakanwil Kemenag Jatim, Muafaq meminta bantuan kepada Haris untuk dipertemukan dengan Romy. Pada Jumat (15/3) lalu, Muafaq, Haris, dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP, Abdul Wahab menemui Romy untuk menyerahkan uang Rp 50 juta terkait kepentingan jabatan‎ Muafaq. (red)