Kurang Lebih 40 M Dana Eks PNPM Pangandaran Rentan PENYELEWENGAN!!!

JayantaraNews.com, Pangandaran

Dana eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd), saat ini pengelolaannya ditangani oleh Unit Pelaksana Kegiatan – Dana Amanah Pemberdayaan (UPK DAPM) di masing-masing kecamatan.

Oleh UPK DAPM, Dana tersebut dikembangkan melalui program dana bergulir yang disalurkan kepada para Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP).

Hasil penelusuran JayantaraNews.com di wilayah Kabupaten Pangandaran, ternyata dana eks PNPM tersebut kurang terperhatikan dalam bagian pengawasannya maupun audit.

Hal itu terlihat saat Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kabid PMD) Pangandaran, Trisnandi Holik mengungkapkan, bahwa dirinya selama menjabat sebagai Kabid PMD “tidak pernah menerima berkas laporan pertanggungjawaban dari masing-masing UPK,” terangnya. 

Tidak menutup kemungkinan, jika hal ini terus dibiarkan, maka sangat rentan terjadinya penyelewengan melakukan penggelapan atau manipulasi data. Sebab, ini bukan bicara masalah uang kecil, melainkan uang yang jumlahnya puluhan milyar, dimana, dana tersebut sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut mantan Kabid PMD, yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pangandaran, Subarnas mengatakan, dana eks PNPM di Kabupaten Pangandaran mencapai kurang lebih 40 milyar.

” Dana tersebut tidak boleh hilang, dan tetap harus ada laporan pertanggungjawabannya tiap bulan. Laporan dari UPK DAPM kepada Dinas Sosial – Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) melalui bidang PMD,” tuturnya

Sewaktu Subarnas menjabat sebagai Kabid PMD, rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang dana eks PNPM telah dibuat. Namaun sampai dengan sekarang belum ada tindak lanjut lagi oleh para pihak terkait.

” Dana Eks PNPM jumlahnya besar, itu harus di audit dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” tutupnya. (Nana JN)