Satgas Sengketa Lahan Sawit Kab Sambas Dinilai Hanya Kamuflase Tanpa Peran

JayantaraNews.com, Kalbar

Gambar Ilustrasi

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sengketa Lahan Sawit di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, seakan stagnant. Pasalnya, dalam aktivitasnya semenjak pembentukan, dianggap tidak berperan, bahkan tidak ada laporan hasil yang memuaskan bagi masyarakat petani sawit Kabupaten Sambas.

Menurut Ketua Satgas yang juga menjabat sebagai Asisten II di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sambas Uray Heryansyah mengatakan, bahwa ‘Satgas Sengketa Lahan Sawit’ di Kabupaten Sambas telah dibubarkan pada tahun 2017, karena selain terbentur anggaran, juga telah melanggar Permen Kehutanan.

Menurutnya,” Satgas dibentuk karena desakan dari DPRD. Padahal, payung hukumnya tidak ada, dan itu sudah melanggar Permen Kehutanan, karena di situ tidak ada yang mengatakan tentang pembentukan Satgas. Adapun, Tim Persengketaan Penyelesaian Permasalahan Perkebunan Daerah (TP4D), tidak ada anggarannya, karena dewan tidak menganggarkan dalam APBD. Sedangkan Satgas itu sendiri, pada Desember 2017 sudah dibubarkan, karena bunyi SK-nya seperti itu,” jelas Uray.

Alih-alih, keterangan terbalik didapat dari para petani yang  pada waktu itu mengikuti pembentukan Satgas Sengketa Penyelesaian Lahan Sawit. ” Kalau memang Ketua Satgas mengatakan, bahwa telah dibubarkannya Satgas pada Desember 2017, itu salah besar! Karena Satgas terbentuk 2018, maka kalau Satgas dibubarkan tahun 2017 itu salah besar!, berarti pembentukan Satgas hanya kamuflase saja. Pantesan saja Satgas itu seolah-olah tidak ada peran dan fungsinya, karena dibentuk Satgas juga tidak tahu, apalagi kinerjanya,” terang salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Simpang siurnya pembentukan dan pembubaran Satgas Sengketa Lahan Sawit yang diutarakan oleh seorang ketua yang pernah menjabat sebagai Ketua Satgas itu sendiri, sontak saja jadi gunjingan warga.

Asumsi warga masyarakat, bahwa seolah-olah pata petani Kabupaten Sambas sepertinya tidak boleh mendapatkan keadilan tentang lahannya yang diserobot. Bahkan, Satgas sendiri pun tidak adanya pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka rasakan, karena masyarakat petani pun tidak merasakan adanya Satgas. (Tim JN)