Ketum GPHN-RI Minta KPK Seret Para Koruptor RTH Kota Bandung & Alkes Banten

JayantaraNews.com, Jakarta

Indikasi kuat, pihak KPK setengah hati mengungkap perkara kasus para Koruptor RTH Kota Bandung dan Alkes di Provinsi Banten, berikut pernyataan Ketua Umum GPHN – RI Jakarta, 30/8/2019.

Sekitar 60 miliar hasil Korupsi terhadap Proyek RTH Kota Bandung dan 79 miliar proyek pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Provinsi Banten yang belum terselesaikan ditangani kasusnya oleh pihak KPK, kata Madun, Ketum GPHN – RI Jakarta, dalam rilisnya Senin,(26/8/2019).

Kerugian negara yang jumlahnya miliaran itu, kami selaku lembaga GPHN – RI penggiat anti korupsi, menaruh kecurigaan dengan kinerja KPK dalam penanganan 2 perkara kasus korupsi tersebut, katanya.

Ia menilai, adanya kecenderungan pihak KPK tidak melakukan penegakan hukum terhadap 2 perkara itu, sehingga berlarut larut penanganannya.

Madun minta para pelaku korupsi segera diseret ke meja hijau, karena pelaku telah menjadi Tersangka, tandasnya.

Lebih lanjut Madun mengatakan,” Pihak KPK tak perlu lagi mencari saksi, karena sudah terbukti sesuai penyidikan sebelumnya.”

” KPK diharapkan jangan hanya melakukan pencitraan saja, sementara keterangan saksi sudah ada bahwa sekitar 79 miliar, dan yang menerima suap adalah Rano Karno mantan Gubernur Banten,” jelas Madun.

Jangan sampai persengkongkolan kejahataan ini merusak kesucian lembaga KPK oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi, kita harus menjaga.

Madun juga mengatakan,” Bila perkara korupsi yang merugikan keuangan negara ini tidak diseret ke ranah hukum, maka akan panjang daftar kasus korupsi ditangani KPK yang terkesan tebang pilih dan akan menjadi virus di lembaga tersebut.”

” Maka, pihak kami selaku penggiat anti korupsi berharap, KPK menuntaskan perkara tersebut, agar diketahui publik,” terang Madun. (Yn)