Demo Warga Rancaekek Kulon Keluhkan Saluran Air Ditutup Proyek Trase Kereta Cepat!

JayantaraNews.com, Bandung

Dengan ditutupnya saluran air yang sudah lama menjadi tempat penampungan air dan saluaran air dari wilayah Desa Rancaekek Kulon yang menghubungkan ke saluran air ke Desa Rancaekek Wetan hingga ke Sungai Citarik, ditutup oleh pihak pelaksana pembangunan proyek Trase Kereta Cepat wilayah Rancaekek.

Warga Desa Rancaekek Kulon melakuakan demo ke Kantor Pelaksana proyek PT Kubota Kasui Indonesia di KM 155, Kamis (1/8/2019).

Babarapa warga masyarakat Desa Rancaekek Kulon mengatakan,” Kami mempertanyakan saluran yang diurug oleh pihak pelaksana proyek Trase Kereta Cepat,” ungkap salah satu warga kepada JayantaraNews.com.

Karena kalau saluran air tersebut diurug atau ditutup, mau kemana nanti air dari wilayah ini, sebab kalau saluran air tersebut ditutup akan lebih besar air meluap apabila datang musim hujan, karena tidak tertampung di saluran air, ujarnya.

” Saluran air itu tempat pembuangan air dari beberapa wilayah di Desa Rancaekek Kulon, jadi kalau saluran ditutup atau diurug, nanti akan lebih besar lagi apabila musim hujan datang,” ungkap warga.

Sebelum saluran itu ditutup sudah banjir bilamana hujan, apalagi sekarang salurannya ditutup akan lebih besar lagi banjirnya karena tidak ada tempat penyaluran air, keluhnya.

Kepada pihak pemerintah dan pelaksana kereta cepat agar tidak ditutup saluran tersebut, atau ada pengganti saluran air yang lebih besar lagi, soalnya kalau saluran ditutup dan tidak sesuai dengan kondisi debit air, maka akan menimbulkan permasalahan besar, yakni banjir di wilayah kami, harapnya.

Menurut Ketua Komite Masyarakat Peduli Lingkungan (KMPL) Jabar ‘Apih Jaja Dipraja’ menegaskan,” Pelaksana pembangunan proyek Trase Kereta Cepat harus tempuh prosedur sesuai yang berlaku di Kabupaten Bandung, karena Kabupaten Bandung punya aturan dan prosedur, bukan hutan yang tidak punya aturan, kecuali kalau pihak pelaksana menganggap Kabupaten Bandung ini sebuah hutan, maka tidak harus memakai aturan atau prosedur lagi, cetusnya.

” Oleh karena itu, kami berharap kepada pelaksana proyek kereta cepat, karena ini proyek nasional, program pemerintah pusat, jadi menurut saya pasti pemerintah pusat lebih memperhatikan terhadap aturan yang berlaku di pemerintah daerah, kenapa pihak pelaksana tidak memperhatikan prosedur pemerintah daerah?,” ucapnya.

” Jangan ada anggapan proyek itu program Presiden, sehingga pihak pelaksana sewenang-wenang dalam melaksanakannya, dan jangan sewenang-wenang pihak pelaksana menjual pemerintah pusat/Presiden, karena saya tahu, Presiden tidak seperti itu terhadap masyarakatnya, beliau lebih memperhatikan tatanan kepemerintahan yang ada di daerah, dan menginstruksikan harus lebih tertib dalam urusan administrasi,” ditambahkan Olih Ketua Pro Jokowi (ProJo) Jabar.

Oleh karena itu, lanjut Olih, masalah pelaksanaan proyek tersebut harus ikuti prosedur yang berlaku di Kabupeten Bandung Jawa Barat, karena pemerintah daerah sama memiliki aturan dalam segala urusan dan kegiatan yang ada di daerahnya.

Sementara itu, pihak PT Kubota Kasui Indonesia, Budi selaku jubirnya menyampaikan,” Kami pihak pelaksana proyek Kereta Cepat akan menyampaikan aspirasi warga masyarakat Rancaekek kepada atasan yang di pusat, kata Budi ketika di konfirmasi JayantaraNews.com.

Dan saluran air yang kami urug itu hanya sementara, karena untuk akses jalan kendaraan ke lokasi proyek, tetapi kami sudah berusaha membuat saluran yang lainnya, dan sudah kami bikinkan, bahkan sekelilingnya dari lokasi proyek tersebut akan kami buatkan saluran yang lebih besar, terangnya.

Ketika ditanya masalah perizinan, pihaknya tidak mau menjelaskan,” Masalah perizinan itu pihak KCIC yang lebih tahu, maaf saya tidak bisa komentar,” pungkas Budi. (Jafar)