Kepada Presiden RI, BPI KPNPA RI: Pengganti Jaksa Agung Harus Jaksa Aktif, Bukan Akademisi Atau Parpol

JayantaraNews.com, Jakarta

Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), meminta kepada Presiden Joko Widodo, agar Pengganti Jaksa Agung harus dari Jaksa Aktif, dan bukan dari akademisi ataupun dari Parpol.

Hal ini ditegaskan Tubagus Rahmad Sukendar, selaku Ketua Umum BPI KPNPA RI, yang juga sebagai Pembina Relawan Jokowi Macan Asia. Selebihnya, ia mengajukan Dr Jan S Maringka sebagai Jaksa Agung.

Menurutnya, kriteria yang ada di pribadi Dr Jan S Maringka sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI, bisa memungkinkan menjadi masukan bagi Presiden Jokowi.

” Sosok Jaksa Agung Muda Intelijen Dr Jan S Maringka, SH, MH sangat tepat jika diposisikan dan menggantikan Jaksa Agung pengganti M Prasetyo. Alasannya, sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen, beliau mampu mengkomunikasikan antara Jaksa Agung dengan semua unsur di internal Kejaksaan maupun exsternal Kejaksaan.”

Tekad dan komitmen Jan S Maringka sudah tidak diragukan lagi. ” Dia sosok yang tegas, berwibawa, rendah hati dan sangat cepat beradaptasi dengan setiap perubahan yang ada pada saat ini, dan itu dapat dilihat pada saat Pilkada dan Pilpres yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik dan sukses ztidak menimbulkan friksi, polarisasi, serta ketegangan sebagai ekses dari adanya perbedaan dan berbagai macam kepentingan, yang dampaknya dapat menimbulkan perbedaan ataupun pertentangan sikap,” beber Rahmad Sukendar.

Masih menurut Rahmad Sukendar, bahwa pilihan politik serta figur yang ditonjolkan di Pileg dan Pilpres, sosok Jan S Maringka telah berhasil melaksanakan perintah Jaksa Agung RI di internal Kejaksaan, di antaranya yakni dalam mengefektifkan penyuluhan dan penerangan hukum, selain itu, juga telah banyak menciptakan terobosan dan inovatif dengan berbagai macam kegiatan, seperti; kegiatan Jaksa Menyapa, Jaksa Masuk Desa, Jaksa Masuk Sekolah dan interaktif dialog dengan semua komponen, baik di internal Kejaksaan maupun di luar Kejaksaan. ” Tujuannya adalah untuk merajut persatuan dan kesatuan bangsa dengan  menjaga KeBhinnekaTunggalIkaan dan juga dalam mengawal anggaran negara untuk tidak terbuang dengan sia-sia dengan dikorupsi para penyelenggara negara.”

Program lainnya, lanjut Rahmad, yaitu adanya TP4D, yang merupakan Program Unggulan Jam Intel Kejaksaan RI, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan, agar tetap dinilai positif, berdaya guna, dan berhasil, serta tepat pada sasaran. ” Itulah yang menjadi modal dasar penilaian BPI KPNPA RI terhadap Jan S Maringka untuk diajukan sebagai Jaksa Agung,” papar Rahmad Sukendar, melalui JayantaraNews.com, Sabtu (3/8), saat ditemui di ruang kerjanya. (001)