Soal Pembangunan Jalan Lapen Penghubung Desa Rada Loko & Dinjo, Dipertanyakan Warga

JayantaraNews.com, Sumba

Jalan yang menghubungkan dua desa, antara Desa Dinjo dan Desa Rada Loko, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, sudah merencanakan pengerjaan Lapis Penetrasi (Lapen) sejak tahun 2017, yang dikerjakan oleh CV Suara Pertiwi.

Namun belakangan, masyarakat dua desa di Kecamatan Kodi Bangedo Sumba Barat Daya bertanya-tanya, dan meminta pihak Kejari Waikabubak agar adanya keterlibatan dalam pengawasan pemerintah dalam hal perkembangan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya teraebut.

Hal ini merujuk pada ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Dimana dimaksudkan, untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi Pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh. Sehingga, kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh Institusi Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan optimal.

Selain itu juga, sebagai bentuk untuk menindaklanjuti pidato Presiden RI pada upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015 yang pada pokoknya menekankan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan.

Untuk itu, Kejaksaan RI dipandang perlu untuk memberikan pendampingan kepada pemerintahan dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional.

Mengingat hal tersebut, begitu pentingnya peran Kejaksaan RI sebagai Lembaga Penegak Hukum untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah, yakni melalui pengawalan dan pengamanan, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.

Sekedar mengulas, bahwa Jaksa Agung RI membentuk TP4 (Tim Pengawal, Pengaman, Pemerintahan dan Pembangunan), yang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu :
– TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI
– TP4D Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di tingkat provinsi, dan
– TP4D Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di tiap wilayah kota dan kabupaten.
   
Pembentukan TP4D sendiri berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia, untuk ditindaklanjuti oleh segenap jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia.

Dan ini semua aturan sudah diberikan peranan, dalam hal pengawasan pembangunan.

Menyikapi segala persoalan yang ada dan dirasa janggal, warga masyarakat dua desa di Kecamatan Kodi Bangedo Sumba Barat Daya pun angkat bicara!

Kenapa kami sebagai masyarakat, seperti menggugah TP4 ?, Karena kami masyarakat Desa Dinjo dan Desa Rada Loko Kecamatan Kodi Bangedo, Sumba Barat Daya, seakan menjadi ‘korban pembohongan’. Contohnya, seperti adanya proyek Jalan Lapen yang Pagu Dana-nya sudah ditetapkan beberapa tahun silam, namun nyatanya sampai saat ini, di tahun 2019 belum ada sentuhan dari Dinas PU Kabupaten Sumba Barat Daya. Hal demikian seperti diungkapkan salah satu sumber kepada JayantaraNews.com, yang enggan dipublikasikan identitasnya.

Dengan demikian, ujar sumber, kami warga masyarakat Kecamatan Kodi Bangedo, Sumba Barat Daya, meminta para penegak hukum, agar turun ke lapangan, guna mengecheck and recheck, agar segala bentuk kejanggalan dan dugaan penyimpangan bisa segera dituntaskan, sehingga tidak menimbulkan gunjingan di mata masyarakat, harapnya. (Mias)