Maraknya Human Trafficking, Ketua DPRD Sumbawa Geram & Angkat Bicara!

Ket Fhoto: Ketua DPRD Sumbawa Abdul Rafiq

JayantaraNews.com, Sumbawa 

Ket: Korban Human Trafficking (TKW meninggal dunia di Timur Tengah)

Terkait maraknya Human Trafficking di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Sumbawa, membuat para politisi angkat bicara serta geram.

Kali ini datang dari Ketua DPRD Sumbawa Terpilih Abdul Rafiq. Politisi PDI Perjuangan tersebut mengecam keras terkait terjadinya Human Trafficking yang dialami oleh masyarakat.

Diketahui, bahwa ada dua orang pahlawan devisa asal Sumbawa meninggal di luar negeri wilayah Timur Tengah, yakni TKW atas nama Fiah Binti Kerde Serun berasal dari Dusun Jorok Tengah, Desa Jorok, Kecamatan Utan dan Nur Isratul Laili berasal dari Dusun Penyaring Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara, Abdul Rafiq pada JayantaraNews.com, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (30/8).

Dan terkait hal tersebut, Ketua DPDR meminta dinas terkait dan BNP2TKI agar lebih intens dalam melakukan pengawasan ke masyarakat, sehingga tidak ada lagi kita mendengar warga kita menjadi korban. ” Kita tahu, bahwa pengiriman tenaga kerja ke wilayah Timur Tengah sudah dimoratorium. Artinya, tidak ada lagi pengiriman TKW ke negara tersebut. Oleh karena itu, pihak dinas terkait harus bisa mendeteksi oknum-oknum atau perusahan pengiriman jasa tenaga kerja tersebut yang akan memberangkatkan TKW Asal Sumbawa,” ungkapnya.

Lanjut, Politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan, bahwa isu kemanusiaan seharusnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Salah satu masalah adalah maraknya Human Trafficking, atau Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Dan berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, ada 195 Pekerja Migran Indonesia (PMI) terancam hukuman mati, yang tersebar di Malaysia 154 orang, Arab Saudi 20 orang, Cina 12 orang, UAE 4 orang, Laos 2 orang, Singapura 2 orang dan Bahrain 1 orang, yang perlu mendapatkan pendampingan hukum.

“ Indonesia secara umum dan NTB khususnya perlu melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara tujuan PMI. Hal ini sangat penting agar PMI merasa mendapatkan perlindungan dari negaranya,” ucap Abdul Rafiq, Ketua DPRD Sumbawa terpilih dari partai PDI Perjuangan.

Politisi PDI Perjuangan Abdul Rafiq berharap, agar semua pihak melakukan pengawasan lebih intens serta ketat terhadap masyarakat yang ingin berkerja ke luar negeri, baik dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Provinsi, pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun Aparat Penegak Hukum (APH).

” Dan terkait data base TKW/TKI yang bekerja di luar negeri, harus dimiliki oleh dinas terkait agar mampu mendeteksi keberadaan masyarakat kita yang bekerja di luar negeri tersebut, baik secara legal maupun illegal,” pungkasnya. (Dhy JN)