Loading...

Kisah Ahmad Kosim, Pegawai BKKBN JABAR 6 Tahun Tak Dapatkan Gaji

JayantaraNews.com, Cimenyan

Ahmad Kosim, warga Kp Sekecariu RT/RW 003/016, Cimekar Cileunyi, Kabupaten Bandung, mengadukan keluhannya kepada Media Online JayantaraNews.com, pada Sabtu malam (14/9/19).

Ahmad menuturkan, bahwa semenjak mengajukan ‘Pensiun Dini’ pada 7 November 2013 silam sampai saat ini 2019 dan sudah 6 (enam) tahun berjalan, namun tidak adanya keputusan disetujui dan tidaknya. Sementara, sembari menunggu keputusan itu, dirinya tidak mendapatkan gaji ataupun uang tunggu dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), Jl Surapati No 122, Cihaur Geulis, Kota Bandung 40122.

” Saya mulai bekerja tahun 1991 TMT (Terhitung Mulai Tanggal), di Perwakilan BKKBN Provinsi Jabar. Pengajuan pensiun dini saya pada tanggal 7 November 2013. Namun sampai saat ini (6 tahun berjalan ke November 2019), saya tidak mendapatkan gaji, atau uang tunggu,” keluhnya.

Padahal, seandainya dihitung secara normal, Ahmad Kosim dengan Jabatan terakhir Staf Sekretariat itu, harusnya pensiun pada tahun 2024 mendatang.

Ahmad menceritakan awal muasal dirinya mengajukan pensiun dini. ” Awalnya, saya disuruh dari BKKBN Pusat untuk pengajuan pensiun dini, saat itu Kepala BKKBN Pusatnya Bapak Fasli Jalal. Saya percaya, karena Kepala BKKBN Pusat menginginkan saya mengajukan pensiun dini. Mungkin karena pada saat itu, saya mendampingi istri saya yang sedang sakit-sakitan. Hingga atas dasar itu, saya disuruh mengajukan pensiun dini,” katanya.

” Namun dari mulai pengajuan pensiun dini dari bulan November 2013 sampai tahun 2019, saya tidak mendapatkan gaji, bahkan uang tunggu pun tidak ada. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, saya bekerja sebagai kuli bangunan. Karena saya ngga punya gaji,” tuturnya.

Anehnya, kata Engkos sapaan akrabnya yang sudah 23 tahun bekerja itu memaparkan, bahwa pengajuan pensiun dini dari tahun 2013 dengan gaji Rp 2.900.000,-, andaikan dihitung: Rp 2.900.000 x 12 bulan= Rp 34.800.000 x 6 tahun berjalan, berarti terhitung= Rp 208.800.000,-.

Belum lagi Insentif yang diterima Rp 700.000/bulan, uang perjalanan dinas Rp 320.000/bulan, total = Rp 1.020.000/bulan x 12 bulan x 6 tahun = Rp 73.440.000,-.

Alhasil, bila dijumlahkan, penghasilan (Hak) yang tidak diterima oleh Ahmad Kosim selama 6 tahun itu sebesar Rp 282.240.000,-

Pertanyaannya, kemana uang tersebut? Apakah sudah turun lantas dijadikan dugaan ajang jamaah oknum atau memang kemana larinya. ” Hanya kepada Media Online JayantaraNews.com, saya mengharapkan agar bisa mengungkap kejanggalan ini, dan tidak merembet ke rekan-rekan yang lain,” paparnya.

Sampai berita ini diterbitkan, JayantaraNews.com belum melakukan konfirmasi ke Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Sukaryo Teguh Santoso, guna mengklarifikasi persoalan tersebut. (Red)

BERSAMBUNG…!!!