Dugaan penyimpangan Dana BUMDes Nagrak Kec Cangkuang MENCUAT!

JayantaraNews.com, Cangkuang

Sekelompok warga masyarakat kembali mendatangi redaksi Media Online JayantaraNews.com, terkait pengajuan proposal pinjaman modal usaha warga dari dana BUMDes untuk lingkungannya.

Proposal yang diajukan sekitar 4 (empat) bulan lalu sampai saat ini, sama sekali belum mendapatkan balasan secara resmi, Jum’at (20/9/19). Padahal, sebagaimana diketahui, bahwa BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), seharusnya dipergunakan untuk bantuan modal usaha masyarakat desanya dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat desa tersebut.

Menyikapi persoalan rancu atas tidak adanya informasi dan kejelasan dari pengajuan proposal tersebut, ‘DIDUGA kuat’, bahwa proposal pengajuan modal usaha sekelompok warga ini ditolak atau tidak disetujui oleh kebijakan Pemerintah Desa Nagrak, Kecamatan Cangkang, Kabupaten Bandung, karena disinyalir Dana BUMDes itu sendiri ‘Kosong alias Tanpa Saldo’.

Dana yang seharusnya ada di rekening, kemungjinan ‘Kosong’, karena ada dugaan salah dalam pengelolaannya.

Sangat tragis sekali, andai saja Dana BUMDes yang seyogyanya amanah dialokasikan untuk membantu usaha masyarakat desanya, namun justru kemudian malah dibagi-bagikan kepada beberapa aparat dan colega oknum pemerintahan desa sebagai bentuk pinjaman.

Menurut keterangan beberapa sumber berita yang enggan disebutkan namanya menuturkan,” Dana BUMDes yang dipinjamkan kepada colega oknum pemerintahan desa tersebut nilainya mencapai -/+ Rp 63.000.000 (enam puluh tiga juta)-an,” terangnya melalui JayantaraNews.com.

Selama pemerintahan desa yang baru ini menjabat, kucuran Dana BUMDes tersebut sudah ada 2 (dua) kali pencairan dan saat ini tengah menunggu kucuran pencairan yang ke 3 (tiga) sekitar akhir tahun 2019 ini, katanya.

Tokoh masyarakat, para Ketua RW dan elemen masyarakat lainnya di Desa Nagrak ini, sama sekali tidak tahu menahu tentang keberadaan dan bagaimana pengelolaan Dana BUMDes secara mendetail. Hal itu disebabkan pengurus BUMDes dan pemerintahan desa tidak pernah terbuka memberikan informasi tentang BUMDes ini kepada publik luas yang seharusnya, ujarnya.

Pengurus BUMDes dan pemeritahan desa merasa, bahwa dana tersebut adalah mutlak kebijakan pemerintahan desa dalam hal penyaluran dan pengelolaannya, tanpa harus melibatkan warga masyarakat.

Keterangan yang JayantaraNews.com dapatkan, bahwa kucuran bantuan Dana BUMDes sebanyak 2 (dua) kali pencairan tersebut, baru digunakan untuk pembelian peralatan pesta desa, seperti; kursi, sound sistem senilai kurang lebih 100 juta-an, bantuan usaha ternak lele di RW 13 dan bantuan usaha bagi sekelompok Tarka di RW 12 yang secara manajemen tidak jelas keuntungan usahanya, kemudian sebagian lagi dananya dialokasikan untuk pembuatan warung usaha BUMDes dengan putaran dana sekitar 60 juta untuk sewa gedung selama 6 tahun, yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh pengurus BUMDes itu sendiri. ” Lantas, sisa dana yang lainnya kemana dan dimana??, tidak jelas keberadaannya,” sebut sumber.

Selain itu, warga masyarakat juga mengeluhkan kejanggalan atas dugaan dipinjamkannya anggaran tersebut kepada beberapa orang secara pribadi atau perorangan dengan keberadaan alat bukti yang didapat.

Menyikapi kedatangan beberapa warga masyarakat Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, yang datang melalui JayantaraNews.com, pada Jum’at (20/9) itu, patut diapresiasi, karena bisa jadi aspirasinya selama ini merasa tidak ditanggapi dan cenderung diabaikan.

Warga masyarakat mengatakan, bahwa tujuan mereka menginformasikan ini kepada media, tak bermaksud untuk mengorek-ngorek kekurangan dan kesalahan kinerja pengurus BUMDes ataupun kinerja pemerintahan desanya,” Tetapi semua ini kami lakukan supaya oknum pemerintahan desa sadar atas kesalahan cara kerja mereka.”

” Kami ingin Pemerintah Desa Nagrak lebih terbuka dan mempublikasikan semua kegiatan BUMDes kepada seluruh perwakilan masyarakat atau tokoh masyarakat sampai tingkat RW. Sehingga kami ini dapat ikut berperan serta dalam mengembangkan bantuan Dana BUMDes Nagrak ini secara profesional tanpa ada unsur KKN,” ungkap beberapa orang warga lagi.

Tim *JAYANTARANEWS*mencoba merespon keluhan dan dugaan penyimpangan Dana BUMDes ini kemudian mencoba mengangkat dugaan penyimpangan anggaran tersebut dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah.

Mengacu pada ketentuan BUMDes seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang didalam pengelolaannya diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, baik itu untuk menggali potensi desa ataupun untuk pengadaan usaha seperti simpan pinjam yang berupa koperasi. Dan usaha lainnya disesuaikan dengan kondisi masyarakat desa itu sendiri berdasarkan potensi-potensi yang ada dan bisa dikelola untuk mengembangkan bantuan pinjaman Dana BUMDes tersebut.

Sementara, berkaitan dengan keluhan sekelompok warga masyarakat yang mengajukan proposal pinjaman usaha kepada BUMDes, wajar saja jika sekelompok masyarakat yang dimaksud menuntut penjelasan yang relefan dari pengurus BUMDes atau dari pemerintahan desa, karena BUMDes itu sendiri merupakan badan usaha yang pembentukannya diusulkan melalui musyawarah desa, untuk mensejahterakan masyarakatnya, sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana fungsinya sebagai lembaga perantara jasa pelayanan untuk melayani dan membantu kebutuhan masyarakat di pedesaan.

Seluruh masyarakat desa berharap, BUMDes ini bisa turut serta membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pengelolaan aset desa, dan juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa demi kesejahteraan rakyat sekaligus berfungsi mengembangkan ekonomi masyarakat setempat dalam meningkatkan sumber pendapatan desa.

Adapun yang harus diingat adalah, bahwa organisasi pengelola BUMDes terpisah dari Organisasi pemerintahan desa, dimana susunan kepengurusannya diatur dalam pasal 10 Permendes Nomor 4 Tahun 2015 yang dilandasi semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Pengelola/pengurus BUMDes harus mampu memanage keuangan tersebut secara profesional, karena apabila salah kelola dan kemudian mendapat indikasi penyalahgunaan terkait dana tersebut, ya berakibat fatal. (YS/Tim JN)

BERSAMBUNG…!!!