Sikapi Aduan Masyarakat, Bah Yayat Anggota DPRD Kab Bandung Sidak Ke PT TCI

JayantaraNews.com, Kab Bandung

Berdasarkan pengaduan warga masyarakat Kecamatan Rancaekek dan informasi dari medsos, bahwa PT Tata Cakra Investama mengambil air permukaan dari Sungai Citarik yang menjadi hak masyarakat sekitar, Abah Yayat selaku anggota DPRD dari Komisi B Fraksi Demokrat melakukan sidak langsung ke PT Tata Cakra Investama di Jalan Cicalengka – Garut No 28, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Kamis (3/10/2019).

Dalam sidaknya, Yayat Sudayat didampingi Ketua Dewan, LSM PMPR RI, KNPI, KMPL, awak media, dan Tokoh Pemuda Desa Nanjungmekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dan langsung diterima oleh HRD PT Tata Cakra Investama/Artha Bama, Hendra Rusandi.

Yayat Sudayat mempertanyakan masalah kebenaran adanya informasi dari warga sehingga dirinya melakukan pengecekan ke lokasi pengambilan dan tempat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Hendra Rusandi, selaku HRD PT Tata Cakra Investama/Artha Bama menyampaikan,” Memang betul perusahaan kami mengambil air permukaan Sungai Citarik dan Sungai Cibodas Desa Panenjoan, Kecamtan Cicalengka, dan kami sudah memiliki izin dari BBWS, PSDA, LH, dan PJT2. Perusahaan kami sejak tahun 1997 mengambil air permukaan sungai tersebut, karena sejak mulai produksi dari tahun 1993, kami membuat air artesis yang kami buat ada 8 titik, namun banyak kendala serta dalam kualitas airnya tidak memadai. Maka dari itu, air artesis tersebut semua ditutup. Awal kami mengambil air permukaan dari Sungai Citarik dan Cibodas sejak tahun 1997, kata Hendra

Untuk pengambilan air permukaan dari sungai, sehari mencapai 700 M3 atau sesuai kebutuhan untuk produksi celupan kain, bahkan pengambilan air tersebut mulai dari jam 7.00 WIB pagi sampai jam 12.00 WIB malam, dan juga kami mengambil air permukaan tidak hanya dari Sungai Citarik saja, tetapi kalau musim hujan kami mengambil air dari Sungai Cibodas, jika musim kemarau kami mengambil dari Citarik karena air yang dibutuhkan mencapai 1200 M3 karena pemakaian air bukan untuk produksi saja, tetapi untuk kebutuhan air kamar mandi dan WC, akunya.

Sebelum kami melaksanakan pengambilan air tersebut, dulu kami sudah melaksanakan koordinasi dengan lima desa, yaitu Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Nanjungmekar, Bojongsalam, Haurpugur dan Desa Sangiang Kecamatan Rancaekek, kabupaten Bandung.

Selain itu, kata Hendra, pihak kami memberikan kompensasi kepada lima desa tersebut untuk penggantian air yang kami pakai kepada masing-masing desa di setiap 2 tahun sekali senilai Rp 6.600,000 (enam juta enam ratus ribu rupiah).

Bah Yayat, sapaan akrab Yayat Sudayat, Dewan Kabupaten Bandung dari Komisi B itu menyampaikan kepada JayantaraNews.com di lokasi.
” Kami melaksanakan sidak karena adanya laporan dari warga sekitar dan informasi dari medsos, sehingga kami langsung mendatangi PT Tata Cakra Investama/Artha Bama. Ternyata benar, perusahaan tersebut melakukan pengambilan air permukaan Sungai Citarik dan Sungai Cibodas, katanya.

Namun setelah kami pertanyakan, lanjut Bah Yayat, mengenai Surat Izin Pengambilan Air (SIPA), ternyata sudah lengkap izinnya termasuk izin dari PSDA, BBWS, PJT2, LH, kabupaten. Namun meski sudah ada izinnya, kami tetap akan melakukan pengkajian dari izin tersebut, oleh karena itu kami bawa semua photo copy perizinannya untuk dikaji kembali. Karena siapa tahu dalam pengambilan air permukaan itu tidak sesuai dengan pelaksanaan pengambilan air, tidak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam perizinan oleh pihak terkait, jelasnya.

Dan kami akan terus melaksankan komunikasi dengan pihak terkait mengenai pengambilan air tersebut, karena dengan adanya ini warga masyarakat sudah merasa dirugikan oleh instansi terkait maupun pihak perusahaan, dimana permukaan air tesebut merupakan kebutuhan warga sekitar. ” Apalagi untuk para petani sangat dirugikan, karena sekarang lagi musim kemarau yang sangat membutuhkan air permukaan, sedangkan air permukaan di gunakan oleh pihak perusahaan tersebut.”

Perlu ada pertimbangan oleh instansi terkait, sebab pengambilan air permukaan atau air sungai yang menjadi hak dari pada para petani dan warga masyarakat sekitar.

Kedepanya, setelah ada komunikasi dengan instansi terkait, kami akan terus melanjutkan sidak kedua kali kepada pihak perusahaan atau melakukan audiensi agar mendapatkan solusi bagi warga masyarakat yang merasa dirugikan dan juga pihak perusahaan tidak merasa dirugikan, tegasnya. (Tim JN)