Loading...

Rina Jadi Rektor Unpad, Esoknya Atip Latipulhayat Di PTUN: MWA Itu Trouble Maker!   

JayantaraNews.com, Bandung

Suasana saat pelantikan Rina sebagai Rektor Unpad (7/10), di Kampus Dipati Ukur Kota Bandung

Suasana ruang sidang di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) di Jl Diponegoro No 34 Kota Bandung, pada Selasa, 8 Oktober 2019, terasa berbanding terbalik dengan kemeriahan pelantikan Rina Indiastuti sebagai rektor Unpad periode 2019 – 2024 sehari sebelumnya.

Prof Atip Latipulhayat (tengah), usai menghadiri sidang gugatan ke MWA Unpad, Selasa (8/10/19), di PTUN Bandung

Tegasnya, kemeriahan pelantikan di Graha Sanusi Hardjadinata Kampus Unpad Jalan Dipati Ukur No 35 Kota Bandung, di antaranya ditandai kehadiran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti RI Prof Ismunandar mewakili Menristekdikti, serta Menkominfo RI Rudiantara selaku Ketua MWA (Majelis Wali Amanah) Unpad.

Nah, suasana yang terasa berbanding terbalik itu, nyaris serba hening, jauh dari hiruk pikuk apalagi kemeriahan. Ini terjadi di ruang sidang PTUN Bandung pada Selasa (8/10/2019). Di sini, Atip Latipulhayat guru besar Hukum Tata Negara Unpad, yang katanya terpental dari tahapan Pemilihan Rektor (Pilrek) Unpad yang diikutinya sejak 2018, angkat bicara usai menyaksikan pembacaan replik-nya di sidang bernomor perkara 77/G/2019/PTUN-BDG:

” Tadi sudah sama-sama kita dengarkan. Intinya, kami menggugat atas perbuatan sewenang-wenang dari MWA Unpad. Tanpa alasan mengulang Pilrek, dan membatalkan saya sebagai calon tanpa ada kesalahan. Ini adalah kesewenang-wenangan. Yang kami gugat bukan persoalan kami harus jadi rektor. Karena kalaupun dikabulkan tidak otomatis. Tetapi, yang kami perjuangkan adalah melawan kesewenang-wenangan,” paparnya dengan menambahkan –“ Ini pertama dalam sejarah Pilrek Unpad. Jadi, kami tegaskan di sini, katakanlah yang membuat masalah ini kan MWA! Tetapi, kenapa kesalahan itu justru berbalik kepada kami?.”

Lebih jauh menurut Atip yang dalam wawancara khusus ini: “ Seolah-olah, kami ini menjadi bad boy-nya. Padahal, trouble maker-nya MWA Unpad. Tanpa alasan, serta tidak ada alasan hukum yang jelas, tidak ada alasan rasional, juga tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh saya sebagai penggugat. Singkat kata, kami melawan kesewenang-wenangan itu. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan di negara Indonesia yang berdasarkan hukum,” tegasnya.

Sementara itu, kuasa hukum Atip Latipulhayat, yakni Rendy Anggara Putra dan Cecep Agam Nugraha kala ditanya perihal keabsahan pelantikan Rektor Unpad sehari sebelum replik ini mereka bacakan di PTUN Bandung? “ Kalau gugatan kita dikabulkan, maka itu batal demi hukum. Makanya, sebelumnya sudah kita minta kepada MWA itu untuk dipending (Pilrek) dulu sampai ada putusan pengadilan. Tetapi kan ini seolah-olah kejar setoran, supaya membuat suasana psikologis, bawa rektornya sudah ada,” ujar Rendy dengan menekankan – “ Memang, Unpad ini harus segera punya rektor tetapi harus dengan cara yang benar. Jadi, rektor yang sudah dilantik itu batal demi hukum. Tidak sah !.”

Terkait progres sidang di PTUN Bandung pada Selasa itu, kuasa hukum Atip Latipulhayat seusai membacakan replik, bersama pihak kuasa hukum MWA Unpad menyepakati penjelasan Ketua Majelis Hakim Anna L Tewernussa, SH, MH yang mengagendakan sidang selanjutnya akan digelar pada Selasa depan, 15 Oktober 2019. (Harri Safiari)