Loading...

Pelaksana Normalisasi Citarum, Jual Tanah Cut & Fill CATUT Nama Kodam III SLW

JayantaraNews.com, Bekasi

Rapat koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berlangsung di aula Desa Kedungwaringin untuk memediasi antara warga dan pihak Pelaksana Normalisasi Citarum Harum terkait aliran sungai yang melintasi wilayah Desa Kedungwaringin, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (4/10/2019).

Turut hadir dalam rapat tersebut, para tokoh masyarakat, BPI KPNPA RI, LSM, Babinsa Koramil 13 dan Bimaspol Polsek Kedungwaringin.

Rapat koordinasi tersebut menghasilkan beberapa point penting, yakni; Pekerjaan dilanjutkan, namun stop menjual tanah pengairan keluar, dan ‘pihak pengelola’ segera menunjukan SPK serta mempertanyakan kemana uang hasil penjualan tanah tersebut.

Ketua Pelaksana Normalisasi Aliran Sungai Citarum Harum  “Andi Acong”, di hadapan puluhan  warga mengatakan,” Saya bekerja berdasarkan Surat Perintah (Sprin) Kodam III Siliwangi. Makanya saya berani terjun untuk melaksanakan proyek tersebut, karena salah satu titiknya aliran sungai yang melintasi Desa Kedungwaringin diserahkan kepada Kodam III Siliwangi untuk dikerjakan oleh saya,” katanya.

” Untuk alat berat saja, saya dikirim oleh pihak Kodam III Siliwangi, dan bagi yang merasa tidak terima atau tidak puas, silahkan laporkan saya ke Polisi maupun Kodam III Siliwangi, karena untuk semua pekerjaan di lapangan saya siap bertanggung jawab dan di back up Kodam III Siliwangi,” ucap Andi Acong kepada warga masyarakat yang hadir di acara rapat tersebut.

Diduga kuat, pihak Pengelola Normalisasi Citarum Harum, tidak mengantongi SPK dari Dirjen PUPR ataupun PERBUP, namun hanya berdasarkan Surat Perintah (Sprin) Kodam III Siliwangi Jawa Barat.

Perwakilan warga, H Edy Yusuf dalam rapat koordinasi (Rakor) tersebut menjelaskan, bahwa surat yang ditunjukan Andi Acong, adalah Surat Perintah (Sprin) dari Kodam III Siliwangi, dan surat tersebut hanya sebatas surat pendampingan membantu  kebijakan pemerintah, namun dijadikan alasan untuk memperlancar bisnis untuk kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan Kodam III Siliwangi dan menakut nakuti warga dengan menjual tanah  hasil cut and fill tersebut keluar atau ke pihak pengusaha lainnya yang ada di Bekasi.

Untuk hal tersebut, pihak pelaksana telah mengabaikan Permen PUPR Tahun 2015 yang isinya sebagai berikut; “Pengendapan yang terdapat, menghambat saluran sungai di angkat ke wilayah atau bibir sungai”.

Namun faktanya, tanah tersebut di exsplorasi atau dikomersialkan. Hal ini jelas telah melanggar regulasi itu sendiri.

Tanah yang telah dijual, lanjut Edy, diperkirakan ribuan rit Dump Truck.

Edy meminta kepada Kodam III Siliwangi agar segera mengusut tuntas, atas dasar apa Andi Acong CS menjual tanah sisa pengairan, dan dananya dikemanakan? Diduga dana tersebut dilarikan hanya untuk memperkaya diri, jadi sangat jelas pihak pengelola telah menyalahgunakan kebijakan Kodam III Siliwangi.

” Lalu Sprin pendampingan Normalisasi Citarum, dipakai dasar untuk membenarkan perbuatan Andi Acong yang telah menjual tanah milik aset negara, dimana negara telah dirugikan miliaran rupiah,” ungkapnya secara tegas dalam rapat tersebut.

Menurut Edy Yusuf, pihak Pengelola Normalisasi Sungai Citarum, diduga tidak mengantongi SPK, karena SPK tersebut hanya dikeluarkan dari Dirjen Kementerian PUPR dan atau SPK dari Peraturan Bupati (Perbub).

” Pertanyaan selanjutnya, pihak Pengelola Normalisasi Sungai Citarum Harum (Andi Acong), mengantongi SPK dari mana?,” tanya H Edy Yusuf di hadapan puluhan warga Kedungwaringin.

Sementara, pihak Kades dan BPD tidak mengetahui adanya pekerjaan Normalisasi Sungai Citarum yang masuk di wilayah Pemerintah Desa Kedungwaringin.

Begitu juga pihak Koramil 13 Kedungwaringin yang mengatakan, bahwa pihaknya tidak terlibat dalam Satgas Proyek tersebut, jelasnya.

Pihak Koramil 13 Kedungwaringin  meminta kepada warga maupun LSM untuk melaporkan kepada Kodam III Siliwangi terkait penjualan aset negara dengan mengatasnamakan Kodam III Siliwangi, tutupnya.

Sementara itu, dikonfirmasi JayantaraNews.com pada Kamis (10/10), Aster Kodam III/Siliwangi Kolonel Arh GTH Hasto Respatyo, ST menuturkan. ” Permasalahan ini sudah dibahas dan dikonsultasikan dengan pihak BBWS, bahwa sebaiknya kegiatan tersebut dilakukan untuk merapikan bantaran, akan tetapi dengan mengikuti gambar desain yang sudah dikonsultasikan dengan BBWS di lapangan, dan agar berkoordinasi dengan Dansektor untuk sinergitas percepatan pengendalian kerusakan DAS Citarum. ” Kami paham, bahwa banyak masyarakat, organisasi masyarakat, pencinta lingkungan, paguyuban pemerhati sungai, yang ingin turun dan berperan serta dalam kegiatan Percepatan Pengendalian Kerusakan DAS Citarum, namun mohon mengikuti aturan dan arahan dari Satgas dan BBWS agar berjalan dengan baik,” tutup Hasto Respatyo. (Tim)