Loading...

BPI KPNPA RI Bawa Kasus Bermodus Pembebasan Lahan Cikarang Pusat Ke Bareskrim POLRI

JayantaraNews.com, Cikarang

Drs Tubagus Rahmad Sukendar, S.Sos, SH, Ketua Umum BPI KPNPA RI

Kasus dugaan ‘pencucian uang’ dengan modus pembebasan lahan di wilayah Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, mendapat sorotan khusus bagi Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI). Bahkan, pihak BPI KPNPA RI akan melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri.” Hal ini disampaikan Drs Tubagus Rahmad Sukendar, S.Sos, SH, setelah menanggapi laporan pengaduan atas temuan dari warga masyarakat Desa Hegar Mukti RT 003 RW 06 Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

Keresahan warga dengan adanya pembebasan lahan miliknya yang sudah berjalan sejak tahun 2017 s.d 2018, dan sekarang terhenti (mandeg) pembayaran maupun pelunasannya kepada warga selaku pemilik tanah di wilayah Kecamatan Cikarang Pusat.

Hasil laporan warga masyarakat  yang disampaikan kepada BPI KPNPA RI, langsung direspon Ketua Umum BPI KPNPA RI  dengan menurunkan Tim Khusus untuk melakukan investigasi di lokasi terdampak pembebasan lahan, dan langsung menemui warga yang telah menjadi korban pembebasan lahan yang belum dibayarkan.

Setelah dilakukan check and recheck di lapangan, ternyata benar, bahwa banyak sekali warga masyarakat yang dirugikan karena surat-surat tanah milik warga masyarakat sudah beralih kepemilikannya kepada pihak pengembang, sedangkan warga sebagai pemilik lahan belum mendapatkan pembayaran pelunasan dari pihak pengembang maupun pihak spekulan selaku koordinator yang ditugaskan pengembang.

Salah seorang warga menjelaskan, bahwa sebagian besar warga masyarakat yang surat tanahnya sudah dibawa pihak spekulan, baru menerima panjer tanah yang berkisar 20% sampai dengan 50%, dan sisa pelunasan belum juga dibayarkan, bahkan sudah hampir setahun ini, katanya.

” Dari warga masyarakat Desa Labansari, Desa Hegar Mukti, Desa Pasir Tanjung, Desa Hegarmanah dan Desa Bojongsari pun sudah melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak berwajib (Polres Metro Kabupaten Bekasi), namun hingga saat ini belum juga mendapatkan tanggapan yang positif dari pihak Kepolisian,” keluhnya.

Sesuai hasil investigasi DPN BPI KPNPA RI melaporkan, bahwa temuan dan klarifikasi serta konfirmasi kepada beberapa orang warga setempat, antara lain;

1). H Isam alias Awang, alamat Desa Hegar Mukti RT/RW 003/006 Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
2). H Edi, alamat Kp Tegal Danas, Cikarang Pusat, Kab Bekasi
3). Usup (mantan sekdes), alamat Kp Ciranggon, Kec Cikarang Timur, Kab Bekasi
4). H Ishen alias Boncel, alamat Kp Ranca Iga, Kec Cikarang Timur, Kab Bekasi
5). Wata alias Eben, alamat Kp Ciranggon, Desa Cipayung, Kec Cikarang Timur, Kab Bekasi
6). Ucok (Notarisnya H Isam alias Awang)
7). Nakim (mantan sekdes), alamat Bojongsari, Kab Bekasi
8). H Empud, alamat Kp Gandaria Desa Cipayung, Kec Cikarang Timur, Kab Bekasi
9). Hamid (Kades Hegarmanah)
10). Niken, alamat Rawa Gebang Jati Baru, Kec Cikarang Timur, Kab Bekasi
11). Amin (mantan Kades), suami dari Kades Pasir Tanjung (Ibu Mar)
12). Bos Amel
13). Asep, alamat Kp Patola
14). Amak Gozali (Kades Labansari), alamat Desa Labansari, Kec Cikarang Timur, Kab Bekasi, Jawa Barat
15). Endang, alamat Kp Tegal Danas, Kec Cikarang Timur, Kab Bekasi, Jawa Barat
16). Ade, alamat Kp Patola Desa Pasir Tanjung
17). Sakim, alamat RT/RW 08/08 Kp Peketingan Desa Bojongsari
18). Wahyudin Pramana (mantan Kades Bojongsari)
19). Bos Mamat, alamat Kp Gandaria Desa Cipayung, Kec Cikarang Timur
20). Yahya, alamat Kp Beleker Desa Waringin Jaya
21). H Nurjaman Perum Permata Kab Bekasi
22). Asan, adalah Tim Koordinator yang ditugaskan pengembang untuk membebaskan lahan tanah dan ada beberapa dari nama-nama tersebut di atas, yang diduga telah melakukan praktik  ‘Pencucian Uang’ dengan modus Pembelian Tanah atau Pembebasan Lahan Basah maupun Lahan Kering pada tahun 2017.

Adapun, zona lahan yang dibelanjakan/dibebaskan sejumlah 7 (tujuh) titik, yaitu;
1). Desa Cipayung
2). Desa Hegarmanah
3). Desa Pasir Tanjung
4). Desa Tanjung Baru
5). Desa Bojongsari
6). Desa Labansari
7). Desa Hegar Mukti

Mekanisme transaksi tanah  dinilai tidak wajar dan patut dicurigai, karena pembayaran dilakukan pada malam hari dan tidak melibatkan Kades maupun perangkat desa serta Muspika setempat.

Untuk hal tersebut, dari hasil investigasi Tim BPI KPNPA RI di lapangan, telah mendapatkan beberapa data valid, antara lain melampirkan data berupa;
1. Foto penerimaan uang
2. Foto oknum spekulan yang sedang gendong uang
3. Rekaman audio warga masyarakat yang dirugikan akibat ulah spekulan tanah

Data-data yang telah dihimpun di lapangan dari hasil investigasi, sudah diserahkan kepada Divisi Intelijen dan Analisa Data BPI KPNPA RI, untuk dapat dikaji serta dianalisa lebih lanjut, apakah masuk dalam katagori pencucian uang atau tindak pidana tertentu, dan hasilnya akan segera ditindaklanjuti kepada pihak berwenang aparat penegak hukum (APH) terkait, untuk proses hukum lebih lanjut.

Info didapat di lapangan, ada beberapa oknum aparat yang diduga memback up para spekulan, sehingga mereka menantang kepada warga untuk melaporkan apabila berani dan meremehkan kepada aparat desa maupun kecamatan yang ingin meminta penyelesaian, terkait belum adanya pelunasan terhadap tanah warga.

Warga berharap kepada BPI KPNPA RI, agar dapat mengambil tindakan tegas, terkait keresahan yang dialami warga masyarakat Cikarang Pusat yang surat-surat tanah miliknya dibawa pengembang, sementara warga pun tidak tahu kemana untuk menemuinya, serta proses lebih lanjut dari terhentinya pembayaran.

” Agar kasus ini dapat ditindaklanjuti oleh BPI KPNPA RI kepada pihak yang berwajib, dan kepada nama-nama oknum yang diduga telah melakukan tindakan Pidana Pencucian Uang (Pasal 2 UU RI No 8 Tahun 2010) segera juga mendapat proses hukum dari penegak hukum terkait,” harap warga kepada Tim Investigasi BPI KPNPA RI. (Tim)