Loading...

Launching Buku As’ad Said Ali: Islam, Pancasila & Kerukunan Berbangsa

JayantaraNews.com, Jakarta

As’ad Said Ali lahir dan dibesarkan di Kota Kudus. Sebuah kota kecil di Pantai Utara Pulau Jawa, yang berjarak sekitar 50 kilo meter sebelah timur Kota Semarang.

Kudus boleh dibilang hanya sebuah kota kecil yang tumbuh dari aktivitas pelabuhan dan penyebaran agama pada zaman dahulu. Namun sekarang, perubahan pun terjadi, dimana Kudus menjadi kota dagang dan industri yang diwarnai dengan keberagaman penduduk oleh perbedaan, baik dari segi agama, ras maupun etnis.

Meskipun sangat beragam, namun konflik sosial di kota ini relatif terkendali. Sangat jarang kerusuhaan rasial meledak di kota ini semenjak masa kemerdekaan. Bahkan, pada tahun 1998 pun, ketika terjadi banyak kerusuhaan rasial, Kota Kudus tetap terjaga kerukunannya, seakan ada sesuatu yang menjaga kohesivitas sosial di kota ini.

Penulis buku berjudul: “Islam, Pancasila & Kerukunan Berbangsa” ini, mengingatkan kita, bahwa kekuatan politik bisa menyatukan, namun bisa pula memporakporandakan semangat toleransi. Di sinilah pentingnya nilai-nilai kultur masyarakat sebagai platform terbaik membangun semangat toleransi. Dengan kata lain, toleransi dapat berkembang apabila disertai sikap menghargai kearifan lokal, dan bekerja.

Sejarah menorehkan, tatkala terjadi ketegangan diantara para anggota BPUPKI dalam menetapkan dasar negara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi seandainya tidak adanya kata sepakat kala itu, mungkin Negara Indonesia tidak terwujud. Namun, sekali lagi kearifan lokal bekerja.

” Para pendiri bangsa telah mengajarkan kepada kita, bahwa untuk saling mengerti dan memahami, diperlukan dialog yang didasari prasangka baik. Memang, jalan ini tidak mudah, tetapi dengan dialog secara terus-menerus, bisa dibangun komunikasi yang intensif dalam rangka menekan egoisme kelompok dan memupuk semangat solidaritas.”

Aneka ragam bentuk solidaritas itu harus saling melilit dalam ikatan yang kuat layaknya sebuah tali tambang, dalam rangka mengejar tujuan yang lebih agung, yakni harkat dan martabat manusia seutuhnya. ” Manusia yang bermanfaat bagi manusia dan alam semesta, serta manusia yang mensejahterakan bumi. Mungkin di situlah makna hakiki dari Bhinneka Tunggal Ika,” tegas KH As’ad Said Ali, Jumat,(11/10/19).

Penulis lalu menggarisbawahi, bahwa dalam masyarakat Indonesia, Pancasila lah yang menjadi ikatan pemersatu. Tetapi ini juga harus diletakan secara relatif, karena ada kesadaraan sebagai sesama umat Islam yang bersifat lintas negara. Di atas itu, masih ada kesadaran sesama umat manusia.

As’ad Said Ali adalah Tokoh NU dan Tokoh Intelijen yang sarat pengalaman, sekaligus penulis yang produktif. Dia meraih gelar Sarjana Hubungan Internasional, UGM (1974). Berbagai pendidikan intelijen dalam dan luar negeri dijalaninya. Tahun 2012, dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Diponogoro.

Ia menghabiskan 36 tahun di dunia intelijen dengan penugasan di dalam negeri dan luar negeri, khususnya di Timur Tengah. Karir terakhir di bidang intelijen, adalah Wakil Kepala BIN (2000-2010).

Selain itu, ia juga aktif menulis sejumlah buku, masing-masing; Pergolakan Jantung Tradisi: NU yang saya amati (2008), Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa (2009), Ideologi Pasca Reformasi (2012), Al-Qaeda: Tinjauan Ideologi, Politik dan Sepak Terjangnya (2014), dan yang baru ini dengan judul: ‘Islam, Pancasila dan Kerukunan Berbangsa (2019)’, dan seluruhnya buku ini diterbitkan oleh LP3ES. 

Judul buku yang baru di Launching: Islam, Negara Dan Nasionalisme

Ketika para kyai yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama (NU) menyebut wilayah Hindia Belanda (Nusantara) sebagai Dar Al-Islam (wilayah Islam) pada Muktamar ke 11 tahun 1936 di Banjarmasin, saat itulah tonggak nasionalisme Islam ditegakkan di Indonesia. Keputusan ini penting bagi bangunan kebangsaan kemudian, karena gerbong Islam tradisional yang merupakan kelompok Mainstream di republik ini melegitimasi keabsahan nasionlaisme Indonesia berdasarkan nilai-nilai Islam.

Keputusan tersebut didasarkan pada Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin karya Sayyid Abdurrahman Ba’alawi Al-Masyhur, yang memberikan dua batasan bagi Dar Al-Islam. Pertama, sebuah wilayah yang di dalamnya umat muslim, bebas melaksanakan syariah Islam. Kedua, terdapat sistem pemerintahaan Islam, baik di masa kini maupun di masa lalu.

Bagi para Kyai NU, 2 (dua) persyaratan ini terdapat di Nusantara. Karena, selain muslim bebas beribadah dan menegakan hukum Islam, wilayah ini juga pernah dikuasai kerajaan-kerajaan Islam, sebutlah Samudera Pasai, Kesultanan Aceh, Goa, Kerajaan Demak, Mataram Islam, Giri Kedaton, dan lain-lain.

Lebih lanjut ditegaskan,” Maka, meskipun secara politik, wilayah Nusantara saat itu dikuasai oleh Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, tetapi secara kultural keagamaan ini tetap merupakan Dar Al-Islam. Keputusan ini sebenarnya bukan semata fatwa keagamaan, namun terlebih politik, sebab pertanyaan yang mengemuka di kalangan muktamirin yang melatari keputusan tersebut, ialah: Apakah wilayah Hindia Belanda wajib dibela?. Tentu pertanyaan  ini diarahakan kepada pembelaan atas kolonialisme Belanda, sehingga ketika Nusantara merupakan Dar Al-Islam, wajib hukumnya dibela dari penjajahan.”

Dengan konsesus ini, sila Ketuhanan Pancasila lebih mewakili nilai-nilai Ketuhanan dari semua agama, dan bukan representasi satu agama saja. Ini yang menyelamatkan Indonesia dari ideologisasi agama atau negara agama, sekaligus melepaskannya dari jeratan sekularisme. Indonesia akhirnya bukan negara agama, namun juga bukan negara sekular, karena ia berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan.

Melindungi Pancasila

Sudahkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara terlindungi secara konstitusional?

” Pertanyaanya ini tidak baru. Pernah saya sampaikan pada sebuah forum akademik di Universitas Diponogoro pada Desember 2011 yang lalu. Kini kembali saya kemukakan, karena saya melihat kian urgent, mengingat berbagai perkembangan akhir-akhir ini tampaknya semakin mengkhwatirkan.”

Alasannya sangat konkret, bahwa liberalisasi politik selama reformasi, telah membawa konsekwensi  berkembang biaknya ideologi-ideologi politik yang bertentangan dan tidak bisa disinkronisasikan dengan ideologi negara di ruang publik ke-Indonesiaan. Misalnya, bagaimana mempertemukan  konsep politik Kekhalifahan atau Daulah Islamiyah dengan Pancasila, mengkompromikan hal-hal itu jelas muskil.

Lalu, bagaimana negara harus bersikap terhadap perkembangan ideologi politik yang tidak sejalan dengan ideologi negara tersebut?

Di masa Orde Baru, persoalan ini  mudah diselesaikan, yakni dengan tindakan represif, namun di masa sekarang, tentu tidak bisa demikian. Maka persoalannya menjadi sangat dilematis, karena tidak boleh lagi bertabrakan dengan kebebasan politik warga negara, serta harus mendapatkan justifikasi yang bisa diterima berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum.

Memperkuat Pengamanan Pancasila

Bahwa agenda pengamanan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, masih sangat banyak yang dilakukan. Pertama, memperkuat Pancasila melalui konsolidasi demokrasi. Demokrasi yang kita bangun pasca reformasi secara elektoral memang berhasil, namun dalam perkembangan sesunguhnya sedang menghadapi jalan buntu.

” Kita perlu melakukan konsolidasi demokrasi, dan dalam pandangan saya, arah konsolidasi itu adalah membangun demokrasi berdasarkan negara hukum.”

Ada dua ranah yang perlu konsolidasi. Yang pertama, adalah kehidupan demokrasi itu sendiri. Di ranah ini, demokrasi yang telah dicapai hingga dewasa ini jangan dibiarkan berkembang ke arah dan berpusat hanya pada kepentingan privat, yang dalam teori disebut kebebasaan ideos, dimana hanya mereka yang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang bisa dimanfaatkan situasi. Akibatnya, partai-partai politik pun berkembang ke arah oligarki, dan partai menjadi instrumen kapitalisme semata. Ranah kedua yang perlu dikonsolidasikan, ialah kebebasan sipil dengan mengembangkannya, yaitu dengan merevitalisasi warga negara sebagai subyek dan identitas politik, yang dalam teori disebut tumbuhnya kerangka demos. Dengan cara demikian, kebebasan yang tumbuh akan berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan para oligar. (Samani)