Optimalisasi Fungsi & Peran DPD RI Agar Persepsi Publik Semakin Baik

JayantaraNews.com, Jakarta 

Fungsi dan peran DPD RI harus dioptimalkan, agar persepsi publik terhadap DPD RI semakin baik.

” Periode ini banyak figur yang memiliki kapabilitas yang mumpuni. Itu artinya, DPD RI berpotensi meng-optimalkan kinerjanya. Bahkan setelah dilantik dan dibentuk alat kelengkapan dewan, langsung bekerja mengambil beberapa keputusan, seperti pembentukan Pansus Papua dan Revisi Undang Undang Pilkada serta akan berkordinasi dengan Pimpinan DPD RI dan Pemda seluruh Indonesia,” ujar Abdul Kholik, di komplek parlemen, Rabu, 16/10/2019.

Abdul Kholik, SH, M.Si, Wakil Ketua Komite l DPD RI, daerah pemilihan Jawa Tengah mengatakan, bahwa secara konstitusi, DPR RI dan DPD RI sama sebagai lembaga negara lapis pertama. Dan tidak tepat bila kedudukan DPD RI dikatakan lebih lemah dari DPR RI.

Kewenangan DPD RI bisa dikatakan tidak lemah, karena yang penting peran dan fungsinya optimal. Di dalam Undang Undang, DPD RI berfungsi mengawal kepentingan daerah di pusat lewat fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Dalam kelembagaan, antara DPD RI dan DPR RI setara, tapi dalam fungsi tidak sama. Di manapun sistem bikameral mesti ada perbedaan. Di banyak negara, sistem bikameral jarang kewenanganya sama persis. Kalaupun ada sistem bikameral benar-benar sama kewenanganya, itu akan menimbulkan resiko deadlock. Makanya, bikameral kewenangannya dibedakan. Seperti DPD RI, kewenanganya hanya yang ada kaitannya dengan daerah, jadi ada klaster yang lebih khusus.

DPD RI harus membangun relasi yang sinergis dengan DPR RI, agar aspirasi daerah yang diperjuagkan oleh DPD Rl bisa diakomodir oleh DPR RI. Kedua lembaga ini tidak perlu saling menegasikan, dan perlu bersinergi, karena keduanya dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara yang hasilnya untuk kepentingan masyarakat.

Keberadaan DPD RI untuk memastikan agar kebijakan di tingkat pusat berpihak kepada kepentingan dan kemajuan daerah. Bukan terpaku pada lemah dan kuatnya kewenangan DPD RI serta tidak bergantung pada amandemen.

Adanya upaya amandemen konstitusi merupakan upaya yang perlu diupayakan dengan semangat menyempurnakan sistem ketatanegaraan. Tidak harus terpaku pada kuat dan lemahnya kewenangan, yang penting amandemen harus bisa membuat DPD RI berfungsi secara optimal. Kalaupun dilakukan penguatan DPD, harus sejalan dengan semangat pembentukan DPD RI sebagaimana DPD RI bisa meng-agregasi kepentingan daerah di pusat hingga menjadi kebijakan.

Perlu disadari, proses ketatanegaraan kita baru proses konsolidasi mencari bentuknya yang ideal. Sehingga sistem ketatanegaraan kita masih membutuhkan penyempurnaan.

Belum lama ini banyak forum-forum yang mempertemukan anggota DPD RI yang baru, seperti Focus Group Discussion (FGD), dan orientasi anggota. Dalam forum-forum tersebut, terlihat ada semangat kebersamaan, saling mengisi, dan saling bersinergi. ” Untuk itu saya optimis, kinerja DPD RI periode 2019-2024 akan optimal,” tegas Abdul Kholik, SH, M.Si.

Selain DPD RI dan DPR RI, ada satu lagi lembaga negara yang namanya MPR RI yang merupakan gabungan anggota DPD dan DPR dalam satu kamar tersendiri. Artinya, DPR dan DPD sudah tidak perlu ditanyakan lagi relasi dan tupoksinya karena sudah satu lembaga.

” Saya termasuk yang berpandangan ke depan. MRR RI mesti memperkuat fungsinya kembali, karena MPR RI merupakan satu-satunya lembaga negara yang komprehensif unsur-unsurnya,” harap Abdul Kholik.

Jadi, di dalam MPR sudah tidak lagi bicara soal relasi DPD, DPR dan tupoksinya, tapi bicara mengenai bagaimana memaksimalkan peranmya di MPR sebagai rumah kebangsaan. Yang dibahas seperti idiologi bangsa, GBHN, dan dalam kontek sekarang menjadi sangat penting. (Smn)