Hadirnya Perbup Ketenagakerjaan Karawang, Harusnya Diapresiasi, Bukan Disalahkan

JayantaraNews.com, Karawang

Polemik ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang, seolah tak pernah ada hentinya. Berbagai macam persoalan selalu muncul, khususnya dalam hal rekrutmen tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Karawang, baik itu yang berada di kawasan industri mau pun di zona.

Setelah sebelumnya soal tes kesehatan di salah satu perusahaan yang merekrut pekerja dari luar Karawang di salah satu Rumah Sakit Swasta Karawang yang di ‘Inspeksi Mendadak’ (Sidak) oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadis Disnakertrans) Karawang, kini muncul lagi soal kesalahpahaman pembubaran tes calon tenaga kerja di Kantor Disnakertrans Karawang, sehingga buntut dari permasalahan tersebut jadi panjang.

Sampai Abda Khair Mufti, salah seorang aktivis buruh lokal Karawang, mempersoalkan perihal rekrutmen di Kantor Disnakertrans, yang dianggap secara aturan tidak memiliki landasan.

Menyikapi statement Abda di salah satu media, tokoh muda Karawang Jhon Oneil berpendapat,” Rasanya sangat aneh, kalau Abda mengkritis suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, dalam hal ini Disnakertrans Karawang. Harusnya mensupport, karena tujuannya untuk merapihkan para pencari kerja.”

” Saya sangat prihatin melihatnya, kasihan Pak Kadisnakertrans. Beliau sudah capek-capek mengurusi ketenagakerjaan, masih saja dipersalahkan. Begitu pun dengan Ibu Bupati Karawang yang berusaha membenahi soal ketenagakerjaan melalui produk hukum yang dibuatnya.”

Beliau sudah mau membuat Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 8 Tahun 2016, tentang Perluasan Kesempatan Kerja, yang merupakan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dengan adanya Perbup tersebut. Maka Perda bisa diberlakukan, dan orang Karawang bisa diberi kesempatan kerja seluas-luasnya. Sebab selama ini, informasi serta rekrutmen tenaga kerja dilaksanakan tertutup oleh perusahaan yang kecenderungan mengambil pekerja dari luar Karawang, katanya.

Artinya, dengan Perbup Nomor 8 Tahun 2016, pengawasan lebih mudah karena semua informasi lowongan kerja, dan rekrutmen 1 pintu di Disnakertrans. Jadi, perusahaan tidak bisa lagi sembunyi-sembunyi dalam merekrut calon karyawan dari luar Karawang, dengan ketentuan 60 % dari Karawang, dan 40 % dari luar Karawang. Malah sekarang trendnya sudah hampir 100 persen yang mengikuti rekrutmen orang Karawang,” ulasnya.

” Padahal, ini kan merupakan kebijakan yang membela orang Karawang, tapi kok aneh, yang menentang malah orang Karawangnya sendiri?,” pungkasnya. (Red)