TA 2020 APBD Karawang Defisit, Kalangan Pemerhati Kritik Permintaan Pokir Dewan

JayantaraNews.com, Karawang

Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menjelang Tahun Politik, yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, mengalami defisit. Hal ini dikarenakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) II Karawang harus dibagi dengan kebutuhan anggaran Pilkada, dan itu sudah teralokasi sebesar Rp 95 miliar.

Menyikapi kondisi seperti itu, Pemerhati Politik dan Pemerintahan H Asep Agustian, SH, MH mengatakan,” Ya sudah tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan Pemkab Karawang. Dari total APBD yang Karawang miliki, harus di ambil dan di alokasikan untuk kebutuhan Pilkada dalam bentuk hibah sebesar Rp 95 miliar,” ungkapnya, melalui JayantaraNews.com, Jum’at (1/11).

” Kondisi ini membuat Pemkab Karawang kelabakan untuk menutupi defisit anggaran, sehingga semua potensi pendapatan yang berbentuk retribusi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semuanya harus digenjot, untuk menutupi defisit Tahun Anggaran (TA) 2020,” paparnya.

Selanjutnya, pria yang berprofesi sebagai advokat ini menyampaikan,” Tapi yang sangat disayangkan, saya mendengar kabar terbaru, di saat kondisi menghadapi TA 2020 yang defisit begini, namun terdengar kabar, kalau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang maksa minta Pokok Pikiran (Pokir) dengan nilai yang tinggi,” sesalnya.

” Mbok ya, kalau kondisi seperti ini, harusnya anggota dewan mengerti. Kalaupun memang diplotting kecil, terima saja dulu. Ya memang kondisinya sedang seperti ini,” tegas Asep Agustian.

” Toh yang namanya Pokir, realisasinya untuk kepentingan masyarakat juga kan?, dan bentuknya dalam pembangunan. Kalaupun seperti itu, Pemkab Karawang di TA 2020 tetap ada realisasi pembangunan.”

” Jadi, kalau dewan sampai maksa ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) minta dengan nilai tinggi soal Pokir ini, saya malah curiga, ada apa?.”

” Kalaupun soal tanggung jawab mereka dalam menyampaikan aspirasi, ya jangan maksa dong?. Jadi sebenarnya, ini untuk kepentingan siapa? Kalau kepentingan masyarakat, saya tanya, masyarakat yang mana?,” ucapnya.

Lebih jauh, Askun sapaan akrab Asep Agustian mengingatkan. ” Jadi sudah lah, Dewan Karawang ini jangan ribut soal nominal Pokir. Belajarlah dari kejadian yang sudah pernah terjadi. Contohnya, ada beberapa mantan anggota Dewan yang harus berurusan dengan hukum gara-gara Pokir.”

” Misalnya, seperti kasus mantan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yaitu saudara Jejen Afandi. Dimana sebelumnya, yang bersangkutan pernah terjerat kasus fee proyek Pokir dengan salah satu pemborong. Merasa tidak puas atas kasusnya itu, pada 2016 lalu sempat menghangat kembali. Jejen kembali melakukan upaya hukum dengan mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, agar memproses juga pemborong selaku pemberi suap kepada dirinya.”

” Tapi mana endingnya? Kok malah beredar kabar, kalau Jejen dengan pemberi suap malah berdamai. Lalu buat apa dulu ramai-ramai melakukan desakan ke Kejari Karawang, dengan mengerahkan massa segala, dan di blow up ke media. Jika endingnya harus berdamai. Emang ini perkara delik aduan, kok ada damai segala,” beber Askun.

Masih di tempat yang sama, pemerhati politik lainnya, Andri Kurniawan mengatakan. ” Pokok Pikiran (Pokir) itu di atur dalam berbagai regulasi di Republik ini. Dalam Undang-Undang (UU) No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal (96).”

” Hal ini dipertegas dengan Pasal (108) tentang Kewajiban Anggota DPRD, yaitu butir (i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, butir (j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan butir (k) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya,” jelas Andri.

Regulasi lain yang mengatur Pokir, termaktub dalam Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pasal 54 yang menyebutkan, bahwa Badan Anggaran DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di tetapkan, ungkapnya.

Agar dapat di implementasikan dalam APBD, maka Pokir harus dikaji, sehingga mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari dengar pendapat dan/atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses, serta berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Pokir juga harus diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hal terpenting lain yang harus diperhatikan adalah, Pokir harus disampaikan ke pemerintah daerah, jauh sebelum penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah (RKPD). Terakhir, untuk menjamin ketersediaan anggaran, maka dalam Dokumen RPJMD perlu di alokasikan proyeksi anggaran Pokir untuk jangka waktu 5 tahunan, di luar alokasi anggaran Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.

” Simplenya, dari regulasi yang ada, tidak ada tuh point pasal mana pun yang menjelaskan soal ukuran nilai Pokir DPRD. Hemat saya, kalau memang kondisi keuangan Pemkab Karawang dalam bentuk APBD II 2020 mendatang sedang defisit, ya tidak perlu memaksakan untuk mengakomodir Pokir. Andai dipaksakan juga, kalau uangnya tidak ada, mau pakai apa?,” tutup Andri Kurniawan. (Red)