Sukiryanto: Pengawasan, Kunci Efektivitas Dana Desa

JayantaraNews.com, Jakarta

Pemerintah tahun 2019 telah menggelontorkan dana desa (DD) sebesar 70 Triliun untuk 74 ribu desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Agar efektivitas dana desa (DD) bisa tarcapai, maka perlu pengawasan.

Sukiryanto, Wakil Ketua Komite lV, senator dari Kalimantan Barat memaparkan, Komite lV ketika reses akan bekerjasama dengan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Publik) yang kinerjanya sampai ke desa-desa, dimana akan mengawasi, memberikan pandangan, memberikan arahan kepada kepala desa agar bisa bekerja dalam penggunaan dana desa (DD) selaras dengan aturan, sehingga para kepala desa tidak menabrak aturan dan tersangkut masalah hukum.

Dana desa (DD) perlu ditambah besaranya, karena manfaatnya sangat menyentuh ke masyarakat desa secara langsung. Dan dana desa (DD) ini tidak ada potongan pajak maupun potongan dari instansi manapun.

Infrastruktur desa perlu seperti kantor kepala desa, perlengkapan kantor, seorang pegawai yang tahu administrasi. Pemerintah juga perlu membuat pendidikan, aparatur pemerintah desa dilatih menejemen desa untuk menunjang kinerja pemerintahan desa.

Mengenai kondisi SDM kepala desa memang masih rendah, karena kepala desa murni dipilih langsung oleh masyarakat desa tanpa intervensi dari pihak luar, tapi masih baik karena minimal tamat SMA.

” Penyerapan 74 ribu dana desa (DD) selama ini moyoritas cukup baik. Dan hanya sedikit sekali desa yang tidak bisa menyerap dana desa (DD) dengan maksimal,” tutur Sukiryanto, saat diwawancarai awak media, di Komplek Parlemen, Senin,4/11/2019.

Setelah banyak desa yang mandiri, seperti di Kalimantan Barat yang sudah mencapai 70% dan berharap 74 ribu desa yang tersebar di seluruh Indonesia bisa mandiri.

Menurutnya, Menteri Desa yang baru mesti melanjutkan program-program menteri sebelumnya, agar terjadi kesinambungan programnya. Kinerja Menteri Desa yang lalu sudah bagus, mudah-mudahan penerusnya bisa lebih bagus seperti harapan presiden.

Ia berharap kepada Pemerintahan Presiden Jokowi perioade yang kedua, terus meningkatkan transfer ke daerah dan dana desa. Transfer daerah dan dana desa hanya sekitar 826 Triliun dari APBN yang mencapai 2.400 Triliun, persentasenya baru 34%.

Menurutnya, transfer daerah yang persentasenya baru 34% dari APBN, menggambarkan  belum berimbangnya antara belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.

Komite lV yang membidangi perimbangan keuangan pusat dan daerah, akan terus mendorong ke pemerintah agar meningkatkan dana transfer ke daerah, agar perimbangan keuangan pusat dan daerah bisa terealisasi. (Smn)