Loading...

Desak Kejati Aceh, LBH Nelayan: Tingkatkan Status Hukum Saksi Jadi TSK & Panggil Mantan Menteri KKP!

Gambar Ilustrasi

JayantaraNews.com, Aceh

KJA (Keramba Jaring Apung) Offshore alias lepas pantai adalah program strategis KKP yang bertujuan untuk meningkatkan produksi sektor budidaya lepas pantai dengan metode KJA. Target utamanya pengembangan budidaya jenis ikan kakap putih (Lates calcalifer).

Baca berita terkait:

Diduga Menteri KKP Susi Pudjiastuti Terlibat Dalam Kasus Korupsi Proyek Pengadaan KJA – https://www.jayantaranews.com/2019/08/38010/

Program yang di adopsi dari teknologi budidaya Norwegia ini, tadinya diyakini dapat menggenjot produksi sektor perikanan budidaya. Teknologi konstruksi KJA berbentuk bulat, berdiameter 25,5 meter, dengan keliling lingkaran 80 meter yang berfungsi untuk memelihara ikan laut dengan jarak 2 Km dari bibir pantai.

Namun, kurun waktu 2018, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Kamis (7/11/2019) bekerja keras memeriksa saksi yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi KJA lepas pantai di Sabang tahun 2017. Kali ini yang diperiksa adalah Pejabat Eselon I di Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) RI, yaitu Nilanto Perbowo Sekjen KKP sekaligus Komisaris PT Perinus, dan Zulfikar Mochtar Dirjen Perikanan KKP yang merangkap Komisaris Utama PT Perinus.

Diperiksa dalam jabatannya di PT Perinus, perusahaan yang mengerjakan proyek KJA di Sabang pada tahun 2017. Penyidik juga sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Dirut PT Perinus yang juga tersangka dalam perkara korupsi Keramba Jaring Apung (KJA), Dendi Anggi Gumilang. Tapi tidak datang lantaran mengaku sakit.

Sebelumnya, penyidik sudah memanggil sejumlah saksi lain, di antaranya; Direktur Perbenihan di KKP RI: Coco Kokarkin Soetrisno, Dirut PT Perinus: M Yana Aditya. Termasuk Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya KKP RI: Slamet Soebjakto, Bendahara Pengeluaran Satker Direktorat Pakan dan Obat Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI: Nurlaela, Anggota Tim Pelaksana Pengadaan Percontohan Budidaya Laut Lepas Pantai KKP RI: Muaz, Karyawan PT Surveyor Indonesia dan ahli teknis dari Unsyiah dan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

Dari sejumlah saksi yang sudah diperiksa, penyidik baru menetapkan satu tersangka, yaitu mantan Dirut PT Perinus Dendi Anggi Gumilang. Selain itu, penyidik juga sudah menyita uang dari Perinus sebanyak Rp 36.260.875.000,- sebagai barang bukti terkait korupsi pengadaan keramba jaring apung (KJA) dengan nilai kontrak Rp 45,5 miliar di Kota Sabang.

Pemeriksaan mereka sebagai saksi guna melengkapi berkas perkara tersangka mantan Dirut PT Perinus, Dendi Anggi Gumilang. Selain dua pejabat KKP tersebut, penyidik juga memeriksa enam saksi lainnya, yaitu; Pokja dari KKP dua orang, Moh Muhaimin dan Navy Novy Jefrry Watupongoh, Tim Teknis KKP dua orang: Kristian Maikal dan Dadityo Budi, Direktur Utama PT. Perikanan Nusantara (Perinus) M Yana Aditya, Dirut Keuangan Perinus, Henda Tri Retnadi.

Korupsi pengadaan proyek percontohan budidaya ikan lepas pantai pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Direktorat Pakan dan Obat Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sejak 2017 itu dengan anggaran Rp 50 miliar. Proyek pengadaan tersebut dimenangkan PT Perikanan Nusantara dengan nilai kontrak Rp 45,58 miliar.

Hasil temuan penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh, pekerjaan dikerjakan tidak sesuai spesifikasi. Perusahaan juga tidak bisa menyelesaikan pekerjaan 100 persen. Pekerjaan diselesaikan pada Januari 2018, sedangkan pencairan sudah dibayarkan pada 29 Desember 2017.

Dalam kasus ini, Kejati Aceh menyita delapan keramba apung beserta jaringnya, satu unit tongkang pakan ikan. Kemudian, satu paket sistem distribusi pakan, dan pipa pakan. Serta, satu set sistem kamera pemantau, satu unit kapal beserta perangkatnya. Semua barang yang disita tersebut berada di beberapa tempat di Pulau Weh, Kota Sabang.

Selain menyita aset, penyidik juga menyita uang tunai Rp 36,2 miliar. Uang tersebut diserahkan langsung dalam bentuk tunai oleh PT Perikanan Nusantara kepada Kejaksaan Tinggi Aceh. Penyidik Kejati Aceh memasang pita segel pada jaring keramba apung di Pelabuhan CT3 BPKS di Sabang.

Dalam kasus ini terdapat dokumen DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. (Red)