Ka Staf LMP: Kok Tuduh TP4D Intervensi Proyek RSUD Karawang, Kerja Saja Belum!

Ka Staf Marcab LMP Karawang, Lukman Jaelani

JayantaraNews.com, Karawang

Munculnya persoalan gagal kontrak proyek gedung Maternitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang beberapa waktu lalu, jadi melebar, bahkan sampai adanya laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) wilayah sekitar.

Sebagaimana sebelumnya, Jaksa dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang melakukan intervensi di balik gagalnya kontrak proyek gedung untuk ibu melahirkan RSUD Karawang, sehingga anggaran Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat dalam bentuk hibah sebesar Rp 18 miliar tidak dapat diserap pada tahun anggaran (TA) 2019, dan harus dikembalikan lagi ke Kas Daerah Pemprov Jabar.

Menyikapi adanya laporan tersebut, Kepala Staf Markas Cabang (Ka Staf Marcab) Karawang Lukman Jaelani, saat diminta pendapatnya mengatakan,” untuk masalah tidak dapatnya diserap anggaran sebesar itu, hasil pemberian dari Pemprov Jabar, saya secara pribadi dan organisasi juga amat sangat menyayangkan sekali.”

” Dapat kita bayangkan, daerah lain yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kecil sangat berharap mendapat Hibah Pemprov dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lah ini Karawang sudah dikasih, tapi malah tidak terserap dan harus dikembalikan lagi. Rakyat Karawang tentunya sangat kecewa, dan saya tahu, itu dana hibah juga atas dasar permintaan Karawang sejak tahun 2015,” urai Lukman.

” Minta sejak 4 tahun lalu, tapi sekalinya dikasih, malah dikembalikan lagi. Pemprov Jabar juga pasti menyayangkan atas ketidakberdayaan Pemkab Karawang, khususnya RSUD yang tidak mampu memanfaatkan pemberian hibah itu,” ujarnya.

Lalu saat ditanya mengenai TP4D yang dilaporkan ke Kejagung RI, pengurus LMP Karawang yang selalu terlihat aktif dalam berbagai macam kegiatan LMP Marcab Karawang ini, kembali menjawab pertanyaan awak media. ” Saya malah bingung, kalau pada akhirnya TP4D Kejari Karawang yang disalahkan, dengan tuduhan adanya intervensi Jaksa nakal? Korelasi dan relevansinya apa dengan lelang proyek itu? Sementara yang saya tahu, TP4D itu bekerja bukan setelah lelang, tapi setelah adanya kontrak. Ini kan kontraknya saja belum ditanda tangani,” sebut Lukman heran.

” Kalau TP4D yang disalahkan..ya ngga nyambung, sebab TP4D mempunyai peran dalam suatu proyek pemerintah serta melakukan pendampingan setelah paparan owner dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengawas dan Penyedia Jasa, itu setelah kontrak. Bahkan tidak serta merta didampingi, tapi menunggu dulu hasil telaahan dari paparan semua pihak,” katanya.

” Biar terang benderang, tanya tuh ke penyedia jasanya, kenapa setelah PAM ngga jadi kontrak, dan sampai berlarut-larut? Tanya juga, ada kesiapan penyedia jasa tidak yang dituangkan dalam kesepakatan bersama untuk dapat menuntaskan pekerjaan 100% sampai akhir tahun 2019. Karena dana hibah ini bersifat tahun tunggal, tidak boleh nyeberang tahun anggaran,” beber Ka Staf Marcab LMP Karawang Lukman Jaelani.

” Jadi, kenapa ujug-ujug menyalahkan TP4D?.”

” Kalau memang benar ada oknum Jaksa nakal di TP4D Karawang dan alat buktinya kuat, tinggal datangi saja Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang secara bersama-sama, termasuk kami juga akan mensupport. Tapi, asal buktinya kuat.”

Kita kawal bersama prosesnya, ini kan semenjak meletupnya isu Jaksa nakal, hanya katanya-katanya saja, malah dalam pemberitaan sebelumnya si sumber saja tidak dimunculkan, sampai akhirnya muncul lah nama pimpinan PT Global TJ yang seolah-olah berstatement begitu.

” Tapi selang tidak berapa lama, pimpinan PT Global TJ, Pak Indra Singh mendatangi Kejari Karawang dan melakukan bantahan sekaligus klarifikasi, bahwa dirinya tidak pernah berstatement apa pun, herhubungan dengan wartawannya pun belum pernah,” ulasnya.

” Eh sekarang muncul lagi, katanya ada pengakuan off the record? Kali ini lebih menggelitik. Melihat begini jadi seperti lelucon. Tapi dengan adanya pemberitaan, opini masyarakat jadi terbentuk,” pungkas Lukman Jaelani. (Red)