Loading...

Soal Proyek Puskesmas Karawang, Andri: Jika Desember Mangkrak, Semua Harus Bertanggung Jawab!

JayantaraNews.com, Karawang

Proyek pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Karawang Kota senilai Rp 6,237 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang yang sedang mendapat banyak respon publik kembali disoal.

Andri Kurniawan, salah seorang Pemerhati Politik dan Pemerintahan yang sempat meminta pihak pelaksana untuk menjelaskan terkait kendala mandeknya pembangunan proyek tersebut, kembali berstatement.

” Ya bagaimana tidak memancing reaksi publik. Lokasi proyeknya kan ada di Pusat Kota Karawang. Siapa pun akan dengan mudah mengakses lokasi proyek itu. Analoginya, di Karawang ini, jangankan gelas yang jatuh, jarum jatuh saja terdengar,” ujar Andri.

” Siapa pun kalau ditanya, apakah proyek tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Artinya, dengan sisa waktu kontrak yang hanya tinggal 33 hari lagi terhitung dari hari ini, tentu dengan melihat kondisi realnya seperti itu, semuanya akan menggelengkan kepala,” katanya.

Ketika ditanya, apakah sudah boleh penegak hukum untuk masuk menyentuh proyek tersebut? Andri mengatakan,” boleh kok, untuk pengumpulan keterangan (Pulbaket) sudah bisa, walaupun memang habis kontraknya 20 Desember. Tapi untuk Pulbaket sudah bisa, karena proyek itu sudah ada SP2 dari Dinkes Karawang.”

” Dan nalar kita sebagai orang waras, dengan sisa waktu yang ada. Tidak mungkin lah terkejar 100% sampai 20 Desember,” urainya.

” Saya pun akan cari tahu, apakah sudah ada persentase yang dibayarkan dari pihak pemerintah kepada pelaksana? Karena biasanya pekerjaan yang bersumber dari APBN atau APBD itu ada termin pembayaran yang disesuaikan dengan progres pekerjaan,” sebut Andri.

Terlepas dari itu semua, jika proyek ini nantinya setelah 20 Desember benar-benar mangkrak, semua harus bertanggung jawab, bukan hanya pelaksana saja, melainkan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), termasuk tim Lelang Barang dan Jasa (Barjas), bebernya.

” Ya itu tadi, untuk mengurai permasalahan yang sebenarnya, lebih baik penegak hukum segera masuk, dan saya punya keyakinan. Dalam waktu dekat ini penegak hukum akan segera bergerak.”

” Jadi kalau pun ada pihak yang meminta agar Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjakat), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karawang dan Bupati agar mengganti atau memutasikan Kepala Bagian Barang dan Jasa (Kabag Barjas), memang itu merupakan titik kulminasi masyarakat dengan banyaknya proyek pembangunan di Karawang yang kurang beres. Sehingga dampak dari itu semua yang selalu disalahkan Bupatinya,” beber Andri.

Padahal, lanjut Andri, Bupati tidak tahu mengenai persoalan teknis begitu, dan memang tidak perlu tahu. Ranah beliau hanya berkaitan dengan kebijakan saja.

” Semestinya kan Barjas dalam menentukan pemenang lelang harus sudah menguji serta mengukur segala macam aspek. Jangan selalu berprinsip, bahwa kalau wanprestasi tinggal beri sanksi dan putus kontrak.”

” Masalahnya bukan itu. Banyaknya pekerjaan dengan kualitas buruk sampai mangkrak, yang dirugikan pemerintah sendiri, seharusnya anggaran terserap jadi tidak terserap. Begitu pun dengan masyarakat, secara otomatis dirugikan,” pungkas Andri. (Red)