Loading...

Diduga Kuat Ada Mafia Proyek, LSM Jaman Minta Kadis PUPR Depok DICOPOT!

JayantaraNews.com, Depok

LSM Jaringan Mandiri Nasional demo Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, Senin (18/11/2019).

Aksi unjuk rasa yang dilakukan  adalah berkaitan dengan ketidaktransparanan terhadap proyek-proyek akhir tahun 2019 yang menelan anggaran milyaran rupiah yang dilaksanakan kontraktor.

Aksi Demo LSM Jaringan Mandiri Nasional (Jaman), menuntut Kepala Dinas PUPR Depok dicopot dari jabatannya.

LSM Jaman menilai, semenjak Dadan Rustandi menjabat Kepala Dinas PUPR Kota Depok,  kinerjanya tebang pilih dalam mengatur proyek, teriak seorang pengunjuk rasa.

Menurut Wawan Ketua LSM Jaman, yang didampingi Munir selaku Wakil Ketua mengatakan, kinerja Kepala Dinas PUPR Kota Depok Dadan Rustandi ada ketidakberesan dalam mengatur proyek, baik melalui lelang LPSE maupun proyek penunjukan langsung di setiap UPT – UPT, tandasnya.

Ungkapan yang dilontarkan para pengunjuk rasa, bahwa Dadan Rustandi selaku Kepala Dinas PUPR dituding mafia proyek APBD Kota Depok.

Wawan juga ingatkkan, bahwa Dadan Rustandi itu adalah Pejabat ASN yang hanya menjalankan regulasi anggaran APBD Depok dari uang rakyat hasil dari pajak daerah, tegasnya.

Dia menduga, Dadan Rustandi sering bertemu dengan kontraktor di luar kantor untuk mengatur proyek, baik lelang maupun proyek penunjukan langsung (PL) di tiga UPT pada Dinas PUPR Kota Depok.

LSM Jaman Kota Depok juga mengatakan, jangan menilai kami dengan uang, namun fungsi kami sebagai kontrol sosial juga berhak mengawasi seluruh kegiatan proyek di Dinas PUPR Kota Depok, tandas wawan.

Meski kami selaku pengunjuk rasa telah diterima dan bertemu dengan pihak Dinas PUPR Kota Depok yang konon sarat dengan KKN ini, kami tetap bergerak dalam hal pengawalan proyek pembangunan yang menggunakan APBD.

Banyak permasalahan di Dinas PUPR Kota Depok, seperti soal adanya 3 (tiga) proyek situ dengan total 43 milyar, seperti Situ Sawangan, Situ Rawa Besar, Situ Peladen dan Situ Ampibi, sebahagian anggarannya bantuan dari Provinsi DKI Jakarta.

Lebih lanjut dikatakan Munir Wakil Ketua LSM Jaringan Mandiri Nasional (Jaman) usai pertemuan dengan Dadan Rustandi Kadis PUPR Kota Depok. Kami hadir di DPUPR Kota Depok ini karena kita adalah sebagai kontroling terhadap
kinerja DPUPR Kota Depok.

Jadi, katanya, kami berharap agar tetap diupayakan montoring terhadap pelaksanaan yang belum, maupun yang berjalan saat ini, karena proyek pembangunan akhir tahun dengan anggaran APBN/D yang berjalan dapat tercapai dengan berkualitas.

” Kami sebagai aktivis LSM Jaman turut menunjang pembangunan terutama terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintahan, ternyata di lapangan justru berbeda.”

” Kita mendapatkan ada beberapa kejanggalan pelaksanaan proyek yang semestinya dikoreksi oleh para pihak pelaksana proyek pembamgunan,” tegasnya.

Untuk itu, kami dari LSM Jaman datang untuk menyampaikan temuan kami di lapangan diharapkan dapat di audit, supaya transparansi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku, pintanya. (Yun)