Loading...

Askun: Ulah Kecerobohan Bawahan, Jangan Sampai Terjuluki Bupati Mangkrak!

JayantaraNews.com, Karawang

Masih soal proyek pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Karawang Kota dengan pagu anggaran Rp 6,237 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang yang sedang menjadi trending topik, karena mendapat respon serius dari berbagai macam kalangan.

Jika sebelumnya Pemerhati Politik dan Pemerintahan H Asep Agustian, SH, MH, yang juga berprofesi sebagai advokat ini mendesak penegak hukum untuk masuk dalam proyek yang diduga akan mangkrak sampai batas akhir kontrak 20 Desember 2019 nanti, kali ini pendapat berbeda ia utarakan terkait kelalaian beberapa pihak dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang.

” Selain Kepala Bagian Barang dan Jasa (Barjas) yang ceroboh dan teledor, fungsi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga patut dipertanyakan.”

” Pasalnya, suatu realisasi proyek Pemerintah tidak lepas dari peran pihak-pihak yang saya sebutkan itu. Karena setelah ditentukan pemenang lelang, baru lah di situ peran PPK masuk untuk mengurus segala sesuatunya.”

” Memang peran pertama dalam hal lelang adalah Barjas, sebagai tim uji kelayakan pemenang lelang. Lagi-lagi, saya tidak habis pikir, kok bisa-bisanya model perusahaan yang menang lelang proyek Puskesmas Karawang Kota itu bisa lolos sebagai pemenang, apa tidak di check dulu soal track record dan kondisi keuangannya? Melihat realita yang ada, saya perlu bertanya, sebenarnya ada apa antara Barjas dengan pemenang tender tersebut?.”

” Kenapa tidak diteliti sejak awal? Kan adanya Barjas untuk mendeteksi keamanan proses lelang, agar dalam proses pelaksanaannya tidak terkendala.”

” Lalu, coba tolong jelaskan. Apa sih arti renovasi? Dalam plang proyek itu merupakan proyek renovasi, sedangkan kondisi realnya dibongkar total, kok bisa disebut renovasi,” herannya.

” Saya berharap, pihak pelaksana agar bisa menyanggah melalui media massa terkait ramainya pemberitaan selama ini. Kalau tidak, saya meminta pihak penegak hukum untuk segera memproses, minimal sebelum habis masa kontrak, bisa melakukan Pengumpulan Keterangan (Pulbaket) terlebih dahulu. Kalau sampai masalah ini tidak terurai dan terungkap, malu lah sudah penegak hukum ini.”

Untuk Kepala Dinas (Kadinkes) Karawang harus bertanggung jawab penuh dalam masalah ini, jangan coba-coba cuci tangan. Karena toh pelaksanaan proyek ini berada pada Dinkes, bukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

” Sebab, imbas dari terbengkalainya proyek ini akan sangat berdampak pada pelayanan publik, dan Dinkes jangan mencari alibi dengan pembenaran, bahwa pelayanan tidak terganggu, karena bisa dialihkannya pelayanan ke Klinik atau apa lah. Intinya, kalau sampai ini tidak terserap, harus ada sanksi yang ditanggung oleh Kadinkes! Kalau seseorang jadi Kepala Dinas kan merupakan orang-orang pilihan,” beber Askun, sapaan karib Asep Agustian.

” Jadi, pejabat itu jangan sampai merugikan rakyat, merugikan pemerintah, karena yang seharusnya anggaran terserap, jadi tidak terserap, dan yang paling parahnya lagi, ini bisa mencoreng nama baik bupati sebagai pimpinan. Sebab kalau masyarakat, tahunya Bupati yang tidak becus bekerja, sehingga banyak pembangunan yang mangkrak. Jangan sampai bupati diberikan gelar baru sebagai Bupati Mangkrak karena ulah para bawahannya,” ujar Askun.

” Dan Bupati sudah harus mulai sadar, jika selama ini banyak proyek kualitas kurang baik dan mangkrak merupakan kecerobohan bawahannya yang asal-asalan menentukan pihak rekanan,” pungkas Askun. (Ndri)