Loading...

Plt Kadinkes & PPK Puskesmas Salahkan BPKAD Karawang, Andri: Itu Pembelaan!

JayantaraNews.com, Karawang

Tujuan Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur dan tempat pelayanan publik, adalah untuk dapat memfasilitasi kenyamanan masyarakat. Selain itu, setiap proyek pembangunan Pemerintah tentu sudah ready anggarannya, dan anggaran yang terploting harus dapat terserap dengan baik dan tepat waktu.

Namun tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya berjalan dengan mulus. Mengingat, proyek pemerintah mesti dipihak ke-tiga-kan, harus ada pelaksana sebagai pihak ketiga, baik penunjukan langsung (PL) ataupun yang melalui tender atau lelang.

Contohnya, seperti yang terjadi pada tempat pelayanan publik Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Karawang Kota. Proyek dengan pagu anggaran sebesar Rp 6,2 miliar tersebut, akhir-akhir ini menjadi sorotan publik, karena banyak pihak yang memprediksi pembangunannya tidak akan selesai sampai batas akhir kontrak.

Pengurus Laskar Merah Putih (LMP) Karawang Andri Kurniawan yang sejak awal menyoroti permasalahan ini kembali menyampaikan pendapatnya pasca adanya inspeksi mendadak (Sidak) Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang ke lokasi proyek

” Saya sangat apresiasi langkah Komisi III DPRD Karawang yang dipimpin oleh Pak H Endang Sodikin. Artinya, aspirasi saya dan banyak pihak lainnya yang menyoal proyek tersebut didengar dan langsung di respon oleh Komisi III. Mereka membuktikan fungsi kontrolnya dengan baik, sekaligus membuktikan kepedulian soal pengelolaan keuangan serta realiasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Karawang,” kata Andri kepada JayantaraNews.com, Senin (2/12).

” Yang mengejutkan dalam Sidak Komisi III, adalah ditemukannya dugaan penggunaan besi yang tidak sesuai dengan spek. Karena salah seorang anggota Komisi III DPRD Karawang ada yang mengerti spek besi, sebab beliau juga merupakan tukang besi.”

” Ternyata, setelah disidak, bukan hanya masalah keterlambatan pengerjaannya saja, tapi terkait spek salah satu material pun diduga ada yang tidak sesuai dengan spek. Kalau terbukti memang tidak sesuai dengan spek, ini menjadi persoalan serius yang tidak dapat dibiarkan begitu saja,” kata Andri.

” Dan terkait keterlambatan pembangunan, kenapa Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Karawang dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) malah jadi menyalahkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang soal terlambatnya lelang aset? Sehingga dijadikan alasan molornya pekerjaan,” ujarnya.

” Terlepas dari terlambat atau tidaknya lelang aset Puskesmas, yang jelas untuk proyek pembangunannya sudah dilelangkan dan ada pemenang lelangnya, berlanjut pada tanda tangan kontrak, sehingga sepakat masalah waktu kontrak 180 hari kerja.”

Dengan disepakatinya waktu 180 hari dalam kontrak, lanjut Andri, berarti pihak pelaksana merasa sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang disepakati. Kalau memang tidak mungkin terkejar, kenapa kontrak ditanda tangani? Kan aneh kalau menyalahkan BPKAD,” sebut Andri yang merasa heran.

” Sudah lah, Plt Kadinkes Karawang dan PPK jangan mencari-cari alasan dengan menyalahkan pihak lain, dengan begitu malah semakin terkesan melakukan pembelaan.”

” Terkait lambatnya pekerjaan, kita tunggu habis saja dulu waktu kontraknya. Terus lihat respon PPK, kalau masih diteruskan, ya harus dikenakan denda keterlambatan. Tapi, tidak masuk logika. Masalahnya progres baru 56%, sementara waktu yang tersisa hanya tinggal 20 hari lagi.”

” Kalau sampai di addendum waktunya, lebih aneh lagi. Karena Contract Change Order (CCO) harus berdasarkan pasal 87 Ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010,” pungkas Andri Kurniawan, yang juga salah satu pentolan pemerhati politik dan pemerintahan Kabupaten Karawang yang cukup kritis itu. (Red)