Loading...

GNPK-RI: Polisikan Penanggung Jawab Jalur Ganda Bogor-Sukabumi


         
JayantaraNews.com, Pekalongan

Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) HM Basri Budi Utomo, SH, MH, SIP

Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) HM Basri Budi Utomo, SH, MH, SIP, meminta pihak Kepolisan mengusut tuntas tragedi proyek jalur ganda di Km 19+900 Kampung Baru, Desa Wates,  Cigombong-Cicuruk, Jumat (15/11/19) lalu, dimana dalam insident tersebut, 4 (empat) orang tertimbun tanah, yakni 2 (dua) pekerja; Hanapi (20) dan Wisnu (27) meradang nyawa, dua lainnya; Kiswanto (27) dan Supandi (25) mengalami kritis dan luka berat.

” Para penanggung jawab pekerjaan itu harus ditahan pihak berwajib guna memperlancar proses penyidikan,” tegas Basri ditemui wartawan, Selasa (3/12/19) di Pekalongan.   
           
Menurut Basri, para penanggung jawab tersebut antara lain; kontraktor, konsultan, pejabat pembuat komitmen (PPK), Kepala Balai, juga Ditpras. Kerena ini menyangkut jiwa manusia yang melayang.     
             
Hasil investigasi GNPK-RI di lapangan, diduga  ada penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sebab  pada galian yang tinggi dan dalam, seharusnya dipasang turap penahan tanah dinding galian untuk menjaga longsor.

” Biasanya tercantum dalam spekteknik. Dengan tidak dipasangnya turap penahan dinding tanah galian, ini adalah kelalaian kontraktor, konsultan , pengawas PPK, Ka Balai juga Direktur Prasarana,” tutur Basri. Dia menuding, mereka yang terlibat dalam proyek jalur ganda Bogor-Sukabumi, tidak  mengindahkan keselamatan kerja.

Basri mempertanyakan proses lelang di Kementerian Perhubungan RI yang tetap memproses keikutsertaan kontraktor yang bermasalah. ” Kenapa tidak dimasukan ke daftar hitam ?,” tanyanya.       

Direktur Prasarana, Heru Wisnu Wibowo

Sementara itu, Kepala BTP Jawa Bagian Barat Ir Achyar Pasaribu yang dikonfirmasi melalui whatsapp belum memberikan jawaban. Demikian halnya Direktur Prasarana Heru Wisnu Wibowo yang dihubungi via ponsel 087760006xx memblokir Skandal. Humas Ditjen Perkeretaapian, Supandi juga tak merespon.

Padahal, ketika tragedi ini terjadi, Supandi sangat sigap. Supandi pula yang statemen mengatasnamakan Dirjen KA Zulfikri, bahwa pekerjaan dihentikan. (Tim JN)