Loading...

Pengadilan Hubungan Industrial Gelar Sidang Saksi Pihak Tergugat

JayantaraNews.com, NTB

Pihak tergugat mengajukan 3 (tiga) saksi untuk dimintai keterangan di persidangan, terkait PHK yang dikeluarkan oleh PT AMNT (penggugat).

Adapun, poin gugatan yang diajukan oleh PT AMNT ke PHI yaitu:
– Ingin melakukan kegiatan pemborongan kepada semua aspek pekerjaan, baik yang bersifat tetap maupun sementara menjadi Pekerja Kontrak,
– Bahkan untuk core bisnis, yaitu penambangan juga diborongkan kepada PT MACMAHON,
– Karyawan yang berada di level Superintendant ke bawah, harus mengambil program RTK yang bersifat sukarela yang dikeluarkan perusahaan,
– Program RTK yang dimaksud adalah pengunduran diri dengan sukarela tanpa syarat,
– Penggugat menghapus posisi jabatan tergugat di perusahaan, itulah dasar tuntutan PHK karena sudah tidak ada lagi posisi dan jabatan

Dasar Pelaksanaan RTK menurut perusahaan:
– Telah dirundingkan dan mendapat persetujuan dengan serikat pekerja,
– Sudah banyak sosialisasi yang dilakukan melalui memo,
– Banyak karyawan yang telah mengambil program
– Semua Pengurus Serikat Pekerja telah mengambil program RTK.

Saksi Jauhari Anwar dari pihak Tergugat 1 menerangkan, bahwa PT AMNT tidak ada pemberitahuan, bahkan tidak diundang dalam acara bipartit, dan yang sangat mengherankan, perusahaan juga memaksakan alamatnya di Mataram, padahal saudara Isbanda telah melaporkan kepada perusahaan, bahwa dia telah pindah alamat ke Balikpapan sudah lama sekali.
Intinya, proses PHK harus melalui proses bipartite yang mana Tergugat 1 saudara Isbanda tidak melalui proses bipartit.

Sebagai bukti, bahwa Tergugat 1 saudara Isbanda telah lama pindah ke Balikpapan sehingga kartu BPJS Kesehatan yang bersangkutan beralamat di Balikpapan dan saking lamanya, sejak masih bernama PT NNT.
Saksi Mohammad Ihsan juga menerangkan, bahwa
Pengambilan Program RTK karena dijanjikan akan dipekerjakan kembali oleh management, meskipun tidak tahu bagaimana nantinya.
Setelah dipanggil oleh HRD dan diberitahukan bahwa pengajuan RTK diterima, kemudian disodorkan penawaran ke PT AMIG dan kami tidak menerima penawaran itu karena gaji yang ditawarkan kecil dan tidak ada tunjangan seperti biasa dengan schedule kerja yang memberatkan, status pekerja kontrak yang lebih tidak masuk akal lagi adalah uang pesangon yang ditahan 50% jika bergabung dengan PT AMIG. Jadi kami merasa tertipu dengan mengambil RTK. Kami mempunyai spesifikasi pekerjaan sebagai pekerja tetap, seperti; memiliki waktu yang tidak terbatas, bukan pekerjaan musiman dan tidak berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan, sebagaimana disebutkan secara spesifik di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.

Pada saat Pengambilan RTK, kami masih bekerja di PT AMNT sampai 1 April 2018, dimana para tergugat sudah banyak yang di-standby-kan.

Saksi Iwan Setiawan menerangkan, bahwa
kami merupakan mantan Ketua PUK SPAT Samawa. Kami menganggap RTK itu tidak jelas sosialisasinya, tujuan perusahaan untuk mengurangi beban pengeluaran, tapi tidak dijelaskan point mana yang memberatkan dan point mana yang akan dilakukan efisiensi. Semua serikat menolak Program RTK, karena akan PHK karyawan.
Kami mengambil RTK karena tinggal 2 anggota serikat yang saya pimpin.

Dari serikat pekerja menolak Program RTK, yaitu dengan mengeluarkan 3 (tiga) buah memorandum tentang penolakan RTK tersebut, karena serikat pekerja tidak diajak berunding mengenai RTK, mereka hanya melakukan pertemuan untuk mendengarkan Program RTK yang disampaikan oleh perusahaan, dan perusahaan meminta untuk menyampaikan kepada anggota.

Tujuan perusahaan dalam melaksanakan Program RTK hanya mempunyai 2 (dua) opsi saja, yaitu pengunduran diri dengan sukarela dan pensiun dini dengan sukarela.

Perusahaan tidak mau diajak berunding, mereka hanya menyampaikan pandangan saja dan memaksakan pandangan itu kepada semua serikat. Tidak pernah ada perundingan sebelumnya antara perusahaan dengan karyawan sebelum dikeluarkannya surat PHK  secara sepihak oleh perusahaan. (Purna)