Loading...

Yunandar: Kue Market Pelaku Usaha Di Jabar Masih Minim

JayantaraNews.com, Bandung

Kendati jenis usaha berbasis digital di Jawa Barat cukup berkembang, namun produk yang dipasarkan belum bisa mengangkat produk dalam negeri.

Demikian disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat R Yunandar R Eka Perwira, pada acara reses bertema wira usaha berbasis digital, di rumah makan Manjabal di kawasan Jl Jenderal Sudirman, Kota Bandung, Rabu malam (3/12/2019).

Disebutkan dia, jumlah pelaku usaha di Jawa Barat cukup banyak. Tahun 2016 mencapai 4,6 juta. Namun mereka belum mendapat benefit market yang besar. Selain produk yang dipasarkan berasal dari luar negeri juga karena belum terbangunnya konektivitas dunia usaha.

” Ini pemerintah gagal membendung serbuan produk luar, terutama dari Cina yang masuk ke Indonesia,” jelasnya.

Dilain sisi, lanjutnya, perlu adanya sambungan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil di bawahnya. Dimana vendor-vendor untuk pengusaha besar melibatkan para usaha mikro, kecil, menengah.

” Contoh perusahaan manufaktur motor, produksi filmnya untuk kaca, jok dan aksesories bisa sama pelaku usaha kecil. Jadi yang kecil bisa jadi menengah yang menengah bisa jadi besar,” bebernya.

Guna mendorong hal tersebut, pihak DPRD Jawa Barat juga sudah merampungkan Perda No 6 Tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah.

Perda tersebut disusun langsung bersama pelaku usaha dari unsur Kadin, Hipmi dan akademisi.

Perda tersebut dibuat untuk menciptakan sinergitas antara pengusaha besar dengan pengusaha menengah dan kecil.

Yunandar juga menyinggung kegagalan pemerintah dalam membendung arus produk luar dari Cina yang membanjiri market dalam negeri.

Dicontohkannya, start up dan bisnis berbasis digital lainnya yang banyak dikelola pengusaha muda. Namun dari sisi market, mereka banyak menjual produk-produk asal Cina.

” Kaya start up lewat usaha ini, anak muda dalam waktu singkat sudah kaya raya tapi banyak menjual produk-produk asal Cina. Pemerintah gagal dalam hal ini,  harusya ada strategi melalui pemilihan produk yang berbasis muatan lokal. Terutama elemen budaya. Ini ngga bisa ditiru karena ada faktor jiwanya di sana,” tuturnya.

Langkah lain yang dilakukan untuk menjaga produk-produk lokal, pelaku usaha harus diberi pemahaman soal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sertifikasi, standarisasi, kreatifitas dan digitalisasi.

Pelaku usaha harus terus bertumbuh, kata dia, pasalnya hal tersebut menjadi pendorong penting bagi kemajuan negara.

” Coba lihat Malaysia, Singapura, pelaku usahanya mencapai 5 sampai 6 persen dari jumlah penduduk. Sedang Indonesia baru 3 persen. Ini yang perlu ditumbuhkan,” bebernya. (sas)