Aceh Butuh Dana Otsus, Hantu Radikalisme APBA 67 T Gentayangan, BPI KPNPA RI: BERANTAS!!!

JayantaraNews.com, Aceh

Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Provinsi Aceh, menilai rakyat Aceh masih membutuhkan dana Otsus pasca berakhirnya alokasi dana tersebut dari pemerintah pusat pada tahun 2027 mendatang.

” Kita akui, sejak tahun 2008 hingga 2018, penerimaan dana Otsus Aceh yang telah mencapai Rp 67 Trilyun masih belum tepat sasaran dalam pengelolaannya. Tak bisa dipungkiri, ini disebabkan masih adanya “Hantu Radikalisme” APBA Rp 67 Trilyun yang terus “bergentayangan”,  baik yang “bersemayam” di lembaga eksekutif maupun legislatif Aceh,” demikian diungkapkan Ketua BPI KPNPA RI Aceh, Chaidir Hasballah, SE didampingi Sekretarisnya T Syafrizal, SE, Jumat (6/12/2019).

Menurut Chaidir, sikap salah seorang anggota DPRA, Azhar Abdurrahman, melalui statementnya di sebuah media, yang menyatakan setuju jika alokasi dana Otsus dihentikan, terkesan sangat tendensius dan emosional.

” Saya pikir anggota DPRA Azhar Abdurrahman sudah “salah jeb ubat”. Seharusnya jika ada tikus di lumbung padi, jangan lumbungnya yang dibakar. Tapi mari sama-sama kita berantas tikusnya saja,” ujar Chaidir.

Lanjut Chaidir, begitu juga dengan dana Otsus Aceh. Selama ini pengelolaan dana Otsus yang banyak tidak tepat sasaran, mari sama-sama kita kawal dan perbaiki berbagai ketimpangan yang ada. ” Bukan malah sepakat untuk menghentikan alokasi dana Otsus. Ini sama saja anggota DPRA itu telah mengkhianati kepercayaan rakyat,” tegas Chaidir dengan nada kesal.

Karenanya, Chaidir Hasballah menyatakan, pihaknya akan terus mendorong Pemerintah Aceh dalam upaya melobi pemerintah pusat agar alokasi dana Otsus Aceh bisa diperpanjang.

Dalam pengelolaan dana Otsus kedepan, BPI KPNPA RI siap untuk melakukan pendampingan sekaligus mengawasi setiap penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan membawa manfaat bagi peningkatan ekonomi rakyat Aceh.

Dalam hal ini, BPI KPNPA RI juga meminta tim pemeriksa atau lembaga penegak hukum di tingkat pusat, untuk proaktif turun ke Aceh memberantas mafia dana bea siswa, mafia tiket fiktif, mafia bill hotel, serta bentuk-bentuk ‘perampokan’ uang rakyat lainnya yang dilakukan secara terstruktur dan masif.

Chaidir Hasballah Ketua BPI KPNPA RI Aceh bersama Kabid Investigasi BPI KPNPA RI Agus Chepy Kurniadi

” Kita akan minta BPI KPNPA RI Pusat di Jakarta untuk berkoordinasi dengan Bareskrim Polri, Kejaksaan hingga KPK agar turun ke Aceh. Apalagi tugas berat kita kedepan adalah sama-sama memberantas “Hantu Radikalisme” APBA Rp 67 Trilyun, yang banyak menyusup di kalangan eksekutif dan legislatif Aceh,” demikian Chaidir Hasballah, yang didampingi juga oleh Agus Chepy Kurniadi selaku Kabid Investigasi BPI KPNPA RI saat bertandang ke Aceh. (Red)