LMP Karawang Apresiasi Langkah SatPol PP Karawang Hentikan Pembangunan Tower Rengasdengklok Selatan

JayantaraNews.com, Karawang

Ramainya pemberitaan di beberapa media perihal pembuatan Menara Telekomunikasi di lahan milik pemerintah desa (Pemdes) Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, di banyak media massa dan sosial media facebook, kian semakin santer. Pasalnya, terkait pendirian Menara Telekomunikasi tersebut, diduga kuat belum mengantongi izin dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, hingga membuat pihak Markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja (Mako Satpol PP) Karawang mendatangi lokasi pembangunan Menara Telekomunikasi yang ada di belakang Kantor Desa Rengasdengklok Selatan, dengan didampingi oleh unsur Muspika, Tokoh Masyarakat Rengasdengklok dan perwakilan dari Organiasi Masyarakat (Ormas).

” Karena Ramainya pemberitaan dan adanya laporan dari Ormas LMP kepada kami (Satpol PP Kabupaten Karawang), maka kami melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan Menara Telekomunikasi ini,” kata Wahyu CS, selaku Kasi Sidik Lidik Satpol PP Karawang, Senin (09/12/2019).

Untuk itu, sebelum adanya izin resmi dari Dinas Pemananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang, maka pekerjaan pembuatan Menara Telekomunikasi ini kami hentikan sementara, hingga ada itikad baik dari investor ataupun pihak perusahaan untuk mengurus perizinannya, lanjutnya.

Andri Kurniawan, selaku Kabiro Sosial dan Politik Ormas Laskar LMP Karawang saat diminta keterangannya terkait hal ini mengatakan,” kedatangan penegak Perda (Gakda) ke lokasi, bukan untuk menghambat  pelaksanaan pembangunan, melainkan untuk penegakan peraturan daerah, demi terciptanya ketertiban serta kepatuhan terhadap ketentuan regulasi yang berlaku.”

” Kita patut apresiasi langkah Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) dan Gakda Pol PP. Artinya, mereka ini sangat kooperatif dalam menyikapi aduan masyarakat,” kata Andri Kurniawan melalui JayantaraNews.com, Senin (9/12).

” Memang, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 6 Tahun 2013 tentang percepatan pembangunan, ada kemudahan-kemudahan akses dalam mengurus perizinan, dan kalaupun belum mengurus izin, tapi sudah membangun, tidak ada sanksi lebih. Kecuali pemberhentian progres saja,” katanya.

” Dengan kejadian ini, harap dijadikan pembelajaran bagi kalangan investor, agar dalam melaksanakan pembangunan untuk kepentingan investasi atau usaha harus mengikuti prosedur perizinan terlebih dahulu, agar tertib aturan,” pangkas Andri. (Rus)