Kebohongan PJs Ds Sukamulya Rancaekek Soal Realisasi BanGub Terendus Warga & Media

JayantaraNews.com, Kab Bandung

Beberapa waktu lalu, pada Kamis (31/10), awak Media Online JayantaraNews.com mengkonfirmasi PJs Kades Sukamulya (AN), Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, mempertanyakan terkait realisasi bantuan gubernur (BanGub) TA 2019.

AN pada waktu itu masih menjabat sebagai PJs Kepala Desa Sukamulya, dibantu bidang perencana (ND), ketika dipertanyakan JayantaraNews.com terkait bantuan dimaksud mengatakan, bahwa penerapan BanGub saat itu seakan sedang dikerjakan di RW 05 RT 05.

Alhasil, awak media pun menganggap, bahwa BanGub sedang direalisasikan di lokasi tersebut, hingga kegiatan itu pun terupdate di JayantaraNews.com, berjudul: “Desa Sukamulya Realisasikan Dana BanGub TA 2019”.

Baca berita terkait:
Desa Sukamulya Rancaekek Realisasikan Dana BanGub TA 2019 – https://www.jayantaranews.com/2019/11/42541/

Namun ironisnya, sewaktu JayantaraNews.com dan beberapa awak media lain meliput aksi demo warga masyarakat ke Kantor Desa Sukamulya, pada Rabu 26 Desember 2019 lalu, justru dalam aksinya warga mempertanyakan APBDes TA 2019. Dimana, warga mempertanyakan sisa dana desa (DD) tahap III yang belum diserahkan dan diterapkan, dan anggaran pemilihan RT dan RW yang masih belum dikembalikan oleh PJs kepada kepala desa yang telah dilantik.

Usut punya usut, anggaran BanGub TA 2019 yang telah diterima bulan Oktober 2019, nyatanya belum diterapkan sesuai lokasi penerapannya sampai hari itu. Sehingga warga menduga, bahwa dana tersebut diselewengkan oleh PJs. Selain itu, Pjs dan bidang perencana diduga sudah memberikan informasi tidak benar/bohong, sehingga menjadi keresahan dan sorotan warga dan para awak media, Sabtu (29/12/2019).

Padahal, AN selaku PNS yang ditugaskan sebagai PJs Kepala Desa Sukamulya yang direkomondasi oleh camat untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, jujur, amanah, sesuai sumpah jabatan yang diucapkan serta kode etik selaku PNS, tetapi justru malah diduga telah melanggar Pasal 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ditemui JayantaraNews.com di kantornya, Camat Rancaekek Drs Baban Banjar mengatakan,” mengenai permasalahan APBDes dan kebohongan PJs Desa Sukamulya, itu masalah pribadi dan internal desa. Itu bukan kewenangan saya, silahkan saja tanya kepada PJs nya,” ujarnya singkat, Jumat (28/12 /2019) Pukul 10.30 WIB.

Terkait menyampaikan informasi yang tidak benar mengenai BanGub, Mulyana selaku Sekretaris Desa Sukamulya membenarkan, bahwa BanGub tahun ini belum diterapkan. Ia mengatakan,” memang betul pak! anggaran BanGub belum diterapkan. Baru diterapkan di RW 06 yang berbatasan dengan RW 13. Waktu Media JayantaraNews.com dan  PrabuNews konfirmasi anggaran bantuan provinsi (Banprov/BanGub) sebenarnya itu dana desa (DD) yang sedang dikerjakan,” ungkap Mulyana.

Mulyana mengaku,” pada waktu media nanya, saya bingung harus bilang apa?, karena PJs dan Kesra bilang itu realisasi BanGub, padahal BanGub harusnya diterapkan di RW 05 RT 05,” ujarnya merasa bersalah.

Senada diungkapkan Ketua BPD, Encang,” saya tidak tahu kalau masalah anggaran BanGub belum direalisasikan. Padahal setahu saya, BanGub itu sudah direalisasikan untuk program ‘Sapa Warga’ dan TPAD untuk fisik, dan itu seharusnya direalisasikan untuk TPT di RW 06 perbatasan dengan RW 13,” ungkapnya.

” Pak Asep Nanang selaku PJs sebelumnya ketika ditanya apa alasannya belum direalisasikan Banprov ke fisik, dia tidak menjawab,” tambah Encang.

Sementara itu, AN selaku pegawai sipil negeri (PNS) di Kantor Pemerintah Kecamatan Rancaekek yang sebelumnya menjabat PJs Kepala Desa Sukamulya, saat hendak ditemui tidak berada di tempat, bahkan dihubungi melalui pesan singkat dan telepon selularnya, hingga berita ini diterbitkan, TIDAK AKTIF! (Jafar)