Dilarang Meliput Pelantikan Pejabat, Puluhan Wartawan Protes Di Pemko Tanjungbalai

JayantaraNews.com, Tanjungbalai

Sebagai bentuk solidaritas, puluhan wartawan melakukan aksi protes terhadap Pemerintah Kota Tanjungbalai di Teras Balai Kota Pemko Tanjungbalai, Rabu (8/1/2020).

Aksi protes tersebut dipicu karena larangan terhadap beberapa wartawan yang hendak melakukan peliputan atas kegiatan pelantikan puluhan Pejabat Eselon III dan VI, serta Kepala Sekolah Dasar yang dilaksanakan di Aula 1 Pemko Tanjungbalai, pada Selasa kemarin (7/1/2020).

Yan Aswika, dari Wartawan ANTARA mewakili beberapa rekannya sangat menyesalkan atas tindakan Pemko Tanjungbalai tersebut, dan menilai Pemko Tanjungbalai telah melanggar UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dimana dalam Pasal 4 UU Pers tersebut menjamin Kemerdekaan Pers, dan Pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Dari keterangan beberapa rekan wartawan, oknum tenaga honorer dan oknum ASN yang menghalangi wartawan untuk meliput kegiatan pelantikan tersebut mengatakan, bahwa hal tersebut ia lakukan atas perintah Sekdakot.

” Kami sangat mengutuk keras perbuatan salah seorang oknum tenaga honorer Diskominfo itu yang telah mengahalang-halangi tugas Jurnalis dalam meliput kegiatan pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Eselon III dan VI beserta Kepala SD kemarin,” kata Yan.

” Apabila kedua oknum tenaga honorer dan ASN yang menghalangi tugas wartawan tersebut tidak melakukan klarifikasi di hadapan kami, maka kami seluruh wartawan Kota Tanjungbalai akan melaporkan hal ini ke Polres Tanjungbalai, dan itu sudah diatur dalam UU Pers,” tegas Yan.

” Patut diduga, pelantikan tersebut mengandung unsur ketidakberesan, misalnya jual beli jabatan, makanya wartawan dihalangi untuk meliput agar tidak diketahui publik atau sengaja ingin disembunyikan.”

” Pada pelantikan dari sore hari menjelang maghrib itu, sementara para wartawan dilarang meliput, diduga bahwa pelantikan puluhan pejabat eselon itu karena ada setoran. Kami minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dan menangkap Wali Kota Tanjungbalai HM Syahrial serta Kepala BKD Abu Hanifah,” kata Yan Aswika yang juga Penasihat PWI daerah itu.

Sementara itu, Ilhamsyah dari Kitakininews, meminta kepada pihak Pemko Tanjungbalai agar meminta maaf secara tertulis, dan tidak akan mengulangi hal tersebut kedepannya.

Di sela-sela aksi solidaritas para wartawan di depan Balai Kota Pemko Tanjungbalai, Yusmada selaku Sekda Kota yang hadir di hadapan para wartawan membantah, kalau dia yang menyuruh menghalangi wartawan dalam bertugas.

” Saya tidak ada memberi perintah. Adanya kejadian (pelarangan) tersebut atas nama Pemkot Tanjungbalai. Kami meminta maaf dan berjanji kedepannya hal ini tidak terulang lagi,” kata Yusmada.

Menyikapi tuntutan wartawan agar wali kota segera mencopot Kadis Kominfo (Walman Riadi Girsang) karena dinilai tidak respek dalam memberikan informasi kepada wartawan, Yusmada menyarankan, agar wartawan membuat pernyataan menolak Walman sebagai Kadiskominfo. (Eko Setiawan)