FORMAP Minta Wali Kota & APH Evaluasi & Periksa Kinerja Sekretariat DPRD Tanjungbalai

JayantaraNews.com, Tanjungbalai

Sekretariat DPRD Tanjungbalai menjadi temuan BPK TA 2018 lalu.

BPK menemukan pembayaran TKI, Tunjangan Reses, dan DO para Sekwan tidak sesuai ketentuan, sebesar Rp 659.950.000.

Hal ini tentu sangat disayangkan, mengingat uang yang digunakan adalah uang bersumber dari APBD yang diperoleh dari pajak masyarakat.

” Uang ini kan bersumber dari rakyat, makanya harus digunakan dan dipertanggungjawabkan untuk kepentingan rakyat juga, bukan justru mengkhianati rakyat,” ulas Ridho, Ketua Forum Mahasiswa dan Pelajar Tanjungbalai (FORMAP – Tanjungbalai).

Ia juga menilai, bahwa kelalaian ini seperti yang disengaja. ” Sebab kesalahan yang sama hampir muncul setiap tahunnya. Kalau memang niat memperbaiki, harusnya Sekwan tak melakukan kesalahan berulang-ulang setiap tahunnya. Seolah-olah memang ada tindakan yang disengaja untuk memain-mainkan anggaran,” tegas Ridho lagi.

” Kami meminta, agar Wali Kota Tanjungbalai HM Syahrial, SH, MH mengevaluasi ulang kinerja Sekwan. Bila tidak mumpuni, masih banyak ASN yang mungkin sanggup untuk mengelola Sekretariat DPRD Tanjungbalai.”

Ridho juga berharap kepada aparat penegak hukum (APH), dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan Negeri untuk memeriksa Sekretaris DPRD dalam hal temuan yang merugikan keuangan daerah ratusan juta itu. Dengan harapan ada efek jera terhadap pejabat-pejabat yang coba memainkan anggaran. (Eko Setiawan)