Loading...

LBH LMP Karawang Tantang JK Buka LP Soal Makelar Jabatan

JayantaraNews.com, Karawang

Berhembus kabar tidak sedap setelah digelarnya mutasi rotasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dan kalangan Kepala Sekolah (Kepsek) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Kepsek Sekolah Menengah Pertama (SMP), dimana kabar tersebut begitu kencangnya menyebutkan soal adanya keterlibatan makelar mutasi rotasi dalam hal transaksional jabatan, dan beberapa hari terakhir ini sudah mengarah pada beberapa orang, sampai disebutkan inisial nama dan alamat tempat tinggalnya.

Setelah sebelumnya banyak pihak menyikapi tentang dugaan keberadaan makelar jabatan di Pemkab Karawang, respon serius datang lagi dari Ketua Harian Markas Cabang Laskar Merah Putih (Kaha Marcab LMP) Karawang, Wahyu Anggara Putra yang juga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LMP Karawang, yang mengatakan kepada media. ” Saya tahu kabar tersebut dari pemberitaan media massa yang dalam satu pekan ini sangat intensif menyikapi masalah makelar jabatan. Dan yang paling menarik, setelah ada yang mulai berani membuka inisial sampai alamat tempat tinggal terduga makelarnya, lalu si terduga memberikan sanggahan di media massa,” ujar Wahyu, melalui JayantaraNews.com, Kamis (16/1/20).

” Dalam sanggahannya, si terduga makelar itu membantah dengan tegas, kalau dirinya tidak tahu menahu perihal mutasi rotasi pejabat struktural dan Kepsek. Apalagi sampai terlibat menjadi makelar jabatan.”

” Saran saya, jika memang si terduga tidak melakukan hal yang didugakan pada dirinya, tidak cukup hanya dengan memberikan sanggahan di media saja. Tapi harus berani menempuh proses hukum, dengan cara membuka Laporan Polisi (LP) ke Polres Karawang,” jelasnya.

” Ini persoalan serius yang tidak dapat dibiarkan begitu saja. Karena selain mencoreng nama baik dan fitnah terhadap yang bersangkutan, dengan adanya kabar ini, sudah menimbulkan kegaduhan.”

” Justru kalau dibiarkan tanpa ada upaya hukum, dan hanya memberikan sanggahan di media saja, akan menimbulkan kecurigaan publik. Ada apa? Sudah dirugikan nama baiknya, tapi tidak menempuh upaya yang lebih serius,” urai Wahyu Anggara heran.

” Persoalannya kan mudah. Tinggal digali, dari mana dan dari siapa sumber pertama yang menghembuskan kabar soal adanya makelar jabatan dalam mutasi rotasi tersebut? Jika pihak yang menghembuskannya mendapat informasi dari pihak lain, tinggal digali lagi, informasinya bersumber dari mana?,” tanya Wahyu.

” Jika inisial JK yang dengan lengkap disebutkan domisilinya sebagai terduga makelar ini merasa perlu pendampingan hukum, maka LBH LMP Karawang siap mendampingi upaya hukumnya,” sebutnya.

” Ayo! Kalau memang tidak merasa sebagai makelar, harus berani mengambil langkah hukum. Buktikan kepada publik kalau JK tidak salah,” pangkasnya. (Ndri)