Dinas PRKP Sumbawa: 27 Ribu RTLH Akan Dikerjakan Bertahap

JayantaraNews.com, Sumbawa 

Tahun 2020, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) mendapatkan supporting yang sangat signifikan untuk program bantuan unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan kualitas di tahun 2020.

Jumlah tersebut telah melampaui dari target, jika tahun 2019 lalu sebanyak 1.432 RTLH. Dan target yang sudah ditetapkan 500 unit rumah per tahun yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Untuk diketahui, ada 27 ribu unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sumbawa masih memerlukan perhatian, dari jumlah tersebut tersebar di seluruh kecamatan. Tahun ini, tahap pertama ada 350 RTLH akan digelontorkan dan menyusul tahap kedua sebanyak 300 unit RTLH. ” Dan bantuan per unit rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar 17.500.000,” ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Sumbawa, Drs H Burhanuddin, MT, MTP saat ditemui JayantaraNews.com, (16/1).

Selanjutnya ia menjelaskan, pembangunan rumah tak layak huni tersebut, sasarannya juga diperuntukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tentunya sesuai kriteria yang sudah ditetapkan menurut mekanisme dan aturan yang ada, baik dilihat dari segi atap, lantai maupun dinding, yang kami familiarkan dengan Perumahan ALADIN, ungkapnya.

“ Jumlah ini, kita bisa melampaui lebih dari 100 persen. Karena apa, karena tahun lalu saja, kita menangani peningkatan kualitas perumahan itu sebanyak 1.432 unit rumah,” tutur Haji Burhanuddin.

Lebih jauh Burhanuddin memaparkan, terkait sumber anggaran perbaikan 1.432 unit rumah tahun 2019 lalu, dan untuk tahun 2020, berasal dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Sumbawa, antara lain, yakni; Kementerian PUPR (APBN), DAK Afirmasi, APBD 1/Provinsi, dan APBD 2/kabupaten termasuk dari DD.

“ Tahun ini Rp 10 miliar dengan 632 unit rumah dan sudah tuntas. Ada juga dari DAK yang sedang berproses serta ada bantuan dari provinsi,” terangnya.

Khusus dari APBN, lanjutnya, masih ada penambahan selain dari BSPS, yakni rumah khusus (Rusus) yang diberikan kepada nelayan. Rumah ini sudah terbangun di beberapa titik, antara lain di Ai Bari, Tarano dan Pulau Kaung. Termasuk Rusunawa di Unter Katimis berasal dari APBN.

“ DAK sudah kita tangani, kemudian bantuan provinsi juga kita terima dari tahun ke tahun. Walaupun tidak begitu maksimal, kita dapat karena provinsi lebih mengarahkan pada penanggulan bencana gempa. Sehingga kita ada kebagian, namun tidak begitu maksimal,” paparnya.

Sementara untuk dari APBD, khusus mengenai bantuan sosial yang dianggarkan pada tahun 2019 lalu, telah berjalan baik dan tahun 2020 kembali mendapatkan bantuan tersebut. Peningkatan kualitas rumah sasarannya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)  bukan masyarakat miskin. Karena hal ini ada unsur partisipasi dari masyarakat.

“ Kita dalam rangka peningkatan kualitas rumah juga diintervensi dari Pemdes melalui kebijakan bupati, bahwa DD paling tidak diarahkan 5 unit rumah untuk masing-masing desa. Dan itu setelah kita lihat alokasi anggaran desa juga sudah tercover,” pungkasnya.

” Semoga masyarakat yang sudah mendapatkan asas manfaat dari program pemerintah tersebut, bisa tinggal dengan aman dan memelihara dengan baik,” harap Haji Burhanuddin. (Dhy JN)