Temuan BPK Terkait Kurang Bayar PBB PT BMJ (1,6 M) Jadi Polemik, Askun: Sampai Dimanapun Saya Kejar!

Asep Agustian, SH, MH

JayantaraNews.com, Karawang

Polemik temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terbit tahun 2018, terkait kurang bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Bukit Muria Jaya (BMJ) tahun 2017 sebesar Rp 1.657.273.035,00 terus bergulir.

Pemerhati Politik dan Pemerintahan H Asep Agustian, SH, MH, yang dengan intensif terus mengemukakan pendapatnya, kembali menyikapi permasalahan yang sedang menjadi trending topik pemberitaan media massa ini.

” Oh iya, saya akan terus berstatement. Pasalnya ini masalah yang sangat serius dan harus benar-benar tuntas. Saya tidak main-main, mau sampai dimanapun terus saya kejar. Uang Rp 1,6 M bukan jumlah yang sedikit, seperti yang saya utarakan, itu uang kalau terserap, bisa untuk kepentingan pembangunan atau untuk kepentingan masyarakat lainnya,” ungkap Asep Agustian, yang akrab disapa Askun itu.

” Baiklah! Sekarang begini, itu LHP BPK keluar pada tahun 2018 lalu. Ternyata setelah keluarnya LHP, itu yang namanya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ngedableg. Bukannya diupayakan untuk ditagih, eh malah melakukan upaya konfirmasi saja.”

” Nah, biasanya kalau LHP di abaikan, BPK melakukan upaya lain, yaitu rekomendasi Aparat Penegak Hukum (APH). Baca tuh Pasal 20 Undang Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara tentang tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK,” terang Askun.

Jelas pada ayat (1) undang undang tersebut dengan tegas disebutkan: “Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan”.

” Sekarang kita tinggal tanya, dan minta BPK untuk terbuka. Ada tidak tindak lanjut rekomendasi APH setelah mengetahui temuannya diabaikan? Saya harap BPK mau terbuka ke publik. Kalau iya ada rekomendasi APH, sebaiknya dibuka saja. Agar penegak hukum semakin memiliki dasar yang kuat untuk menindaklanjutinya,” tutup Askun. (Ndri)