TPPID Dirasa Tak Punya Kontribusi Jelas Untuk Bangun Daerah

JayantaraNews.com, Bima

Dikonfirmasi di sekretariatnya, Gunawan, S.Sos, selaku Ketua Lsm (LPK-PK ) Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah & Keadilan Kota Bima, menilai keberadaan TPPID sangat tidak tepat sasaran, karena masih ada SKPD dan OPD yang menangani dan bekerja untuk menangani persoalan pembangunan daerah sebagai perpanjangan wali kota.

Sungguh dirasa kebijakan Wali Kota Bima dalam membentuk tim ini, lebih ke arah langkah politis dan tidak mengkaji regulasi anggaran daerah.

Menurutnya, anggaran itu lebih efektif digunakan ke pos-pos tertentu, untuk lebih maksimalkan program-program pak wali. Contohnya seperti program pengelolaan kepemudaan yang orientasi menciptakan lapangan kerja, dan entrepreneur (wira usaha).

Dalam waktu dekat, LPK-PK Komisi Cabang Kota Bima segera melayangkan surat audiensi ke DPRD Kota Bima, dan mendesak DPRD Kota Bima segera membentuk Pansus Untuk memanggil Wali Kota Bima mengklarifikasi dan dengar pendapat, sesuai kewenangan DPRD Kota Bima sebagai lembaga legislasi dan pengawasan.

Di satu sisi, imbuhnya, bahwa Tim Percepatan Pembangunan Inovasi Daerah (TPPID), belum sekali dilihat dan dirasakan progres riilnya di lapangan. Ironisnya, tim ini dibentuk sepihak tanpa pembahasan badan anggaran DPRD Kota Bima.

Untuk itu, katanya, kami lantang menyuarakan kebijakan Pemerintah Kota Bima sekarang, yang dinilai melakukan pemborosan anggaran, apalagi PAD Pemerintah Kota Bima sedang defisit, tutupnya. (Yas JN)