Puluhan Tahun Tempati Lahan Eks PJKA, Warga Minta Kejelasan Status Tanah

JayantaraNews.com, Indramayu

Ratusan warga Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu, yang sudah puluhan tahun menempati lahan Eks PJKA, meminta kejelasan status lahan yang ditempatinya kepada pemerintah.

Ket: Warga Paoman memohon bantuan ke DPP Lembaga Aliansi Indonesia, Kamis, 13/2/2020.

Dibantu Lembaga Aliansi Indonesia, warga memohon kepemilikan hak atas tanah tersebut yang ditempati selama puluhan tahun sejak zaman penjajahan Belanda secara sewa kepada mandor-mandor Eks PJKA.

Kepada awak media, Amsori, Ketua RT 05/RW 03 Kelurahan Paoman menuturkan,” saya sudah menempati lahan ini selama 35 tahun lebih sedari saya kecil. Jadi kami memperjuangkan lahan ini untuk menjadi milik kami agar disahkan secara hukum yang berlaku, karena sudah ada empat lahan yang sudah bersertifikat kepemilikan, tapi kenapa yang lain tidak bisa,” tutur Amsori, saat ditemui di lokasi lahan yang akan dipasang plang oleh Aliansi Indonesia.

Lahan yang menjadi sengketa seluas 20.081 meter di dua RT, dulunya lahan Eks PJKA lama, bekas rel kereta angkutan barang jurusan Jatibarang-Indramayu.

Di lahan tersebut, bukan hanya jadi bangunan rumah, namun di situ juga ada tiga musholla dan satu sekolah taman kanak-kanak.

Menurut Indra Firmansyah Lubis, SH, Advokasi Departemen Intelijen Investigasi Aliansi Indonesia mengatakan, masyarakat yang menempati tanah Eks PJKA sudah puluhan tahun lebih berHak. Karena itu, kami sedang mengurus legalitasnya, karena keyakinan kami yang kita ketahui ini tanah negara, bukan milik PT KAI dalam hal ini tidak serta merta aset Eks PJKA itu menjadi milik PT KAI, ini yang sedang kita perjuangkan.

” Kita mengumpulkan dokumen sebanyak-banyaknya, dan sampai kemanapun kami merasa bahwa ini hak para warga warga yang harus dibela,” jelasnya, saat ditemui di salah satu rumah warga pada saat pemasangan plang Aliansi Indonesia berlangsung.

Sedangkan Aris Witono, Kepala Departemen Intelijen Investigasi Aliansi Indonesia sendiri mengatakan, bahwa dengan pemasangan plang ini, sebagai pintu masuk untuk membela warga yang termarjinalkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, tegas Aris Witono. (Tim)