Anggaran Desa 600 Jt Ds Cihawuk Kertasari, Diduga Jadi Ajang Korupsi Berjamaah

JayantaraNews.com, Kab Bandung

Desa Cihawuk, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, yang menerima anggaran ADPD dan dana desa (DD) TA 2019 tahap ke 3 sebesar Rp 600 juta itu, diduga dalam pengelolaannya diselewengkan.

Pasalnya, dari nominal anggaran tersebut, dalam pengelolaan untuk pembangunannya hanya dibelanjakan sebagian saja, dan tidak sesuai dengan apa yang telah ada dalam rencana pembangunan desa.

Anggaran dana desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) yang selama ini jadi gunjingan warga masyarakat sekitar, diduga masuk ke rekening pribadi Ketua BPD Desa Cihawuk. Hal ini tentu saja menimbulkan asumsi buruk di kalangan masyarakat.

Masyarakat menyebut telah terjadinya kecerobohan dari pihak bank, selaku penyalur dana desa dan ADPD. Imbasnya, anggaran untuk pembangunan desa itu dinilai sudah tidak transparan.



Hal demikian seperti diungkapkan oleh salah seorang warga Desa Cihawuk, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Saat dimintai keterangannya oleh JayantaraNews.com, pada Rabu (19/2/20). Sumber mengatakan,” memang benar adanya, bahwa anggaran desa dari pemerintah sebesar Rp 600 juta itu besar dugaan masuk ke rekening pribadi Ketua BPD. Akibat dari kejanggalan persoalan tersebut, selain tidak adanya ketransparanan, kini anggaran DD dan ADPD seolah dijadikan ajang bancakan,” jelasnya.

” Salah satunya, untuk pembelian mobil layanan masyarakat, yang seharusnya merk Luxio, dengan harga Rp 250 juta, ternyata dibelikan Grand Max yang harganya Rp 160 juta. Terus mesin penggilingan kopi yang dianggarkan Rp 75 juta, namun hanya dibelanjakan Rp 25 juta,” ungkap sumber.

Selain itu, menurut aduan warga masyarakat setempat, bahwa banyaknya anggaran yang tidak sesuai, diantaranya; anggaran Bimtex untuk RT/RW sebesar Rp 80 juta, yang hanya dibelikan jaket saja, setiap RT/RW 1 jaket. Pipanisasi pun sampai saat ini belum terealisasi.

Banyaknya anggaran yang tidak sesuai ini disinyalir bersumber dari anggaran desa untuk pembangunan sebesar Rp 600 juta, yang diduga dijadikan ajang bancakan oleh Pemerintah Desa Cihawuk.

Guna mengklarifikasi informasi tersebut, JayantaraNews.com mencoba menyambangi Kepala Desa Cihawuk. Namun disayangkan, ia tidak berada di tempat, dan menurut salah seorang staf pelayanan mengatakan,” kepala desa sedang tidak ada, lagi ada rapat di Soreang, kalau Pak Sekdes ada, cuma lagi rapat,” jelasnya, Rabu (19/2).

Dijadikannya anggaran desa yang diduga sebagai ajang bancakan oleh kepala desa baru dan Ketua BPD, tentunya mengundang pertanyaan banyak publik. Bahkan, sempat disebutkan pula oleh kepala desa dan BPD, bahwa anggaran itu konon katanya uang nemu, atau anggaran siluman.
  
Padahal, persoalan dugaan penyelewenga anggaran itu, sempat membuat masyarakat bertanya-tanya. Ditambah lagi dengan dilaksanakannya beberapa pengerjaan yang diduga menyimpang dari aturan. Seperti pengerjaan pengecoran jalan desa yang nominalnya Rp 250 juta, namun tidak sesuai dengan anggaran. Selain itu juga Rutilahu, yang seharusnya penerima manfaat menerima anggaran sebesar Rp 15 juta, oleh Pemerintahan Desa Cihawuk hanya diberikan Rp 3 juta per satu penerima manfaat.

Kekecewaan masyarakat kepada Ketua BPD inisial DD dan Kepala Desa Cihawuk yang baru YY, yang dianggap tidak transparan dalam pengelolaan terhadap anggaran DD dan ADPD tahap ke 3 yang telah diterima melalui rekening pribadi Ketua BPD sebesar Rp 600 juta. Masyarakat menilai, kepala desa yang baru dan Ketua BPD seakan telah berkolaborasi dalam melakukan korupsi berjamaah. (Asep Setiawan/Egi BP)