Terendus Keterlibatan Oknum Pejabat, Satgas Anti Korupsi Jabar Awasi Proses Lelang Pengadaan Barang & Jasa

JayantaraNews.com, Jabar

Satgas Anti Korupsi Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring dan pengawasan ketat terhadap proses “Lelang Pengadaan Barang dan Jasa” di Pemprov Jabar yang sedang berlangsung.

Seluruh lembaga penggiat anti korupsi di Jawa Barat terkejut dan menyayangkan ketika Provinsi Jawa Barat dinobatkan sebagai Provinsi TERKORUP oleh beberapa Lembaga/Institusi Nasional.

Hal ini yang menyebabkan Ketua Satgas Anti Korupsi Formas Jabar Furqon Mujahid Bangun berang dan angkat bicara di berbagai media cetak, media elektronik maupun media online dalam menyikapi hal tersebut.

Ketua Satgas Anti Korupsi Formas Jabar Furqon Mujahid Bangun

Mujahid, yang dikenal sebagai aktivis penggiat anti korupsi nasional yang terkenal vokal mengajak kepada segenap elemen masyarakat Jawa Barat untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan hingga ke level terendah, yaitu kepala desa atau kelurahan.

” Dan kita juga harus cari tahu sumber penyebabnya, hingga Jawa Barat dinobatkan menjadi provinsi terkorup di Indonesia,” kata Mujahid, di Sekretariat Satgas Anti Korupsi forum Ormas Jabar, Jalan Sumedang Bandung, pada hari Senin (24/2).

” Ternyata salah satu penyebab utamanya adalah proses pelelangan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, disamping kegiatan lainnya,” tegas Mujahid dengan nada tinggi.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa proses pelelangan seperti ini sering tidak terkontrol dan termonitor, sehingga peluang untuk bagi-bagi proyek yang dilakukan oleh oknum pejabat sangat terbuka lebar untuk celah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat tersebut untuk menitipkan paket pekerjaan, agar dimenangkan oleh perusahaan tertentu. Untuk kedepan, hal ini tidak boleh terjadi lagi, pintanya secara tegas.

” Kami dari Satgas Anti Korupsi Provinsi Jawa Barat akan melakukan pengawasan dan melakukan monitoring secara ketat, agar peraturan perundang-undangan sesuai Perpres No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, juga Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018 dapat berjalan sebagaimana mestinya.”

” Jika nanti kami menemukan adanya paket pekerjaan yang merupakan titipan dari oknum pajabat tertentu dalam pelelangan tersebut, maka kami tidak akan kompromi lagi untuk menindaklanjutinya, serta pasti akan melaporkannya juga membawa temuan tersebut ke ranah hukum,” tandasnya.

Menurutnya,” saat ini, kami telah mencium adanya dugaan ke arah sana, karena kami juga telah menerima keluhan dan pengaduan dari beberapa perusahaan yang merasa dirugikan ketika akan mengikuti lelang tersebut, diantaranya akses yang susah dibuka serta adanya peraturan yang diberitahukan mendadak kepada peserta lelang,” ujarnya geram.

Saat ini, kami dari Satgas Anti Korupsi Forum Ormas Provinsi Jawa Barat juga telah membuka layanan pengaduan dari perusahaan yang merasa dirugikan atas proses pelelangan yang saat ini sedang berjalan, agar bisa segera ditindaklanjuti ke ranah hukum. Ada pun layanan pengaduan yang kami siapkan tersebut, adalah: 081321531771082115817296  WA: 082115817296, atau bisa datang langsung ke Sekretariat Satgas Anti Korupsi Forum Ormas Jawa Barat Jalan Sumedang No 4 Kota Bandung – Jawa Barat, pungkas Mujahid menutup wawancaranya dengan para wartawan. (001)