Cegah Covid-19, PKB Minta Pemprov Tegas Batasi Akses Pintu Masuk Ke NTB

JayantaraNews.com, Mataram

Penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia cukup masif, menyusul peningkatan kasus positif dan penyebaran yang sudah mencapai 16 provinsi dari 34 provinsi yang ada.

Untuk memastikan NTB tetap Zero Covid-19 dan mencegah penyebarannya masuk ke wilayah ini, Pemprov NTB disarankan untuk membatasi akses di pintu-pintu masuk ke daerah ini, baik bandara maupun pelabuhan-pelabuhan laut.

Kalau sudah sangat serius perkembangannya, maka opsi-opsi tegas untuk memperketat dan membatasi pintu masuk ke NTB harusnya dipertimbangkan. Ini penting untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ke daerah  NTB, kata Ketua DPW PKB NTB, H Lalu Hadrian Irfani, Minggu Malam, 22/3/2020 melalui siaran pers di Mataram.

Lebih lanjut ia menambahkan, serta menilai status siaga darurat bencana non alam yang ditetapkan Pemprov NTB untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, sudah tepat. Hanya saja, secara teknis harus lebih detail dijabarkan, dan implementasi kebijakannya harus benar-benar dilakukan di lapangan.

Langkah memperketat dan membatasi pintu masuk di NTB dinilai menjadi hal yang utama dan prioritas dilakukan. Selain melakukan edukasi dan imbauan social distanting dan pola hidup bersih di tengah masyarakat Sebab NTB ini masih zero (kasus Covid-19), maka peluang penyebaran di lalu lintas manusia pada pintu-pintu masuk ini perlu diperketat. Bila perlu beberapa pintu masuk dibatasi,” imbaunyanya pada siaran persnya. Walaupun sampai sejauh ini wilayah Provinsi NTB masih dinyatakan bebas Covid-19, karena belum ditemukan satu pun kasus positif dalam pantauan yang ditangani oleh instansi kesehatan (rumah sakit).

Data Posko Waspada Covid-19 NTB sampai pada Minggu 23/3/2020, tercatat sebanyak 319 telah diperiksa di NTB, terdiri dari 19 orang terkategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan 300 Orang Dalam Pemantauan (ODP) dengan data yang terakumulasi tercatat dari 19 PDP, saat ini sebanyak 11 PDP sudah selesai pengawasan dan 8 orang PDP masih dalam isolasi dan pengawasan. Sementara, untuk 300 ODP, saat ini sebanyak 145 ODP sudah selesai masa pemantauan dan 155 ODP masih tetap di dalam pemantauan.

Menurut L Hadrian (Ketua PKB)  arus pergerakan penumpang baik dari penerbangan dan jalur laut yang masuk ke NTB harus benar-benar dijaga ketat, apalagi sebagian kota besar dan kabupaten di Pulau Jawa, dan Bali juga menjadi daerah terpapar, bukan tidak mungkin masuk ke NTB. Ia juga menambahkan, agar peningkatan pemeriksaan di tiap pintu masuk juga harus dilakukan melibatkan lintas sektoral, selain Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) petugas Dinas Kesehatan, agar  melibatkan juga unsur TNI-Polri agar menjadi pemeriksaan lebih  ketat dan terpadu, imbaunya.

Pemerintah Provinsi NTB sudah saatnya melakukan sejumlah tindakan strategis dan sistematis untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 ke wilayahnya, selain bersinergi terpadu dengan Pemda di 10 Kabupaten dan Kota, Pemprov NTB juga diharapkan tidak ragu-ragu dalam memutuskan kebijakan di masa siaga darurat bencana non alam hingga Agustus 2020 mendatang, karena masa siaga darurat  sudah ditetapkan maka Pemprov melalui perangkat yang bertanggungjawab harus mulai action dengan tindakan strategis yang nyata untuk antisipasi Covid-19 di NTB.

Langkah sterilisasi pusat-pusat area publik dengan penyemprotan disinfektan juga harus masif dilakukan. Termasuk penyediaan handsanitizer di pusat layanan publik, baik yang dikelola pemerintah maupun pihak swasta.

L Hadrian juga mengimbau  semua pihak agar ikut  berpartisipasi dalam mengkampanyekan sosial distancing handsanitiser serta ada kampanye untuk masyarakat agar memeriksakan diri ke pusat kesehatan jika mengalami sakit, di samping pemerintah melakukan upaya penyemprotan anti disinfekta di pusat layanan publik, baik yang dikelola pemerintah maupun pihak swasta serta edukasi tentang Covid-19 harus terus dilakukan agar masyarakat NTB bisa lebih waspada tanpa harus panik. (Nu JN)