Habis Masa Izinnya, Cafe Emstu Disegel Pemkot Payakumbuh Sumbar

JayantaraNews.com, Payakumbuh

Keputusan Pemerintah Kota Payakumbuh Sumatera Barat dalam melakukan penyegelan terhadap salah satu cafe yang diketahui izin operasinya sudah habis dari tanggal 21 Februari bulan lalu, sudah tepat.

Melalui JayantaraNews.com pada Kamis (26/3/2020), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Payakumbuh Harmayuni mengatakan, penyegelan terhadap Cafe Emstu ini disebabkan karena izin operasinya sudah habis,” katanya.

” Cafe Emstu ini masa izinnya sudah habis sejak tanggal 21 Februari 2020 lalu, hari ini dilakukan penyegelan. Apabila cafe ini masih beroperasi, maka sudah melanggar Perda No 1 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Jasa Kepariwisataan,” ulasnya.

Ia menjelaskan, penyegelan cafe ini bukan adanya unsur kepentingan pribadi ataupun sebaliknya. Pemerintah Kota (Pemkot) Payakumbuh menurut aturannya kepada investor atau pemilik usaha harus taat aturan yang ada. ” Kita mempunyai Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur izin usaha dan juga Perda lainnya yang harus dipatuhi oleh pemilik usaha. Selama mematuhi dan sesuai aturan, Insya Allah tidak akan kita segel ataupun kita tutup,” tambahnya.

Seterusnya, Harmayunis mengimbau, agar seluruh pelaku usaha tidak melanggar peraturan yang ada di Kota Payakumbuh ini dan juga menjalankan usahanya sesuai dengan izin yang dikeluarkan sebagai warga yang bijak.

” Kita juga bisa mencabut izin operasional apabila usaha tersebut mendapatkan komplain dari warga yang mengajukan keberatannya kepada Pemko melalui kesepakatan bersama RT/RW/LPM/Karang Taruna dan Lurah,” jelasnya.

Penyegelan cafe ini juga dihadiri oleh Kapolsek Kota Payakumbuh AKP Julianson, Babinsa Koramil 01/Pyk dan Kasatpol PP Kota Payakumbuh Devitra beserta jajaran yang hadir.

Seiring disampaikan Wawako Kota Payakumbuh Erwin Yunaz. Ia mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Payakumbuh tidak melarang orang untuk membuka usaha di daerahnya. Asalkan usaha tersebut jauh dari maksiat, atau bisa dikatakan jauh dari penyakit masyarakat.

” Di Kota Payakumbuh ini ada Perda yang mengatur, yakni Perda No 12 Tahun 2016 tentang pencegahan dan pemberantasan Pekat dan juga maksiat. Kita rasa aturan ini sudah cukup jelas,” ulas Wawako.

Perlu diketahui, pada akhir Januari lalu, Pemerintah Kota Payakumbuh juga telah melakukan penyegelan terhadap lima cafe yang diduga disalahgunakan menjadi tempat transaksi maksiat,” tutup Wawako. (ZH)