Apdesi Paseh: Disayangkan, BanGub 500 Ribu/KK Hanya Untuk 50 KK/Desa

Dadang Jukarsa, Apdesi Kecamatan Paseh, Kab Bandung

JayantaraNews.com, Kab Bandung

Bantuan Gubernur Jawa Barat bagi kepala keluarga (KK) yang terdampak Covid-19, ternyata tidak serta merta mendapat nilai plus dari para kepala desa sebagai tatanan birokrasi pemerintahan paling bawah.

Karena regulasi BanGub yang menetapkan sebanyak 50 kepala keluarga (KK) perdesa yang akan mendapatkan dampak dari kebijakan pemerintah tentang pencegahan Covid-19. Inilah yang seharusnya dikaji kembali.

Seperti halnya diutarakan oleh Apdesi Kecamatan Paseh (Dadang Jukarsa), yang menyayangkan sekali dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan memberikan bantuan pencegahan Covid-19, hanya digulirkan bagi 50 KK perdesa. ” Saya sangat menyayangkan sekali kepada Pemerintah Provinsi Jabar yang hanya menggulirkan bantuan penangulangan dampak Covid-19 bagi 50 KK perdesa. Karena sebagai pemerintahan bawah, yang dikhawatirkan akan timbul gejolak di masyarakat yang tidak terdata, dikarenakan kuota yang tidak memadai,” jelasnya. 

” Seharusnya kebijakan itu dikaji ulang untuk menghindari gejolak yang timbul di masyarakat. Karena kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan akan dijadikan kambing hitam, utamanya dengan banyaknya masyarakat yang tidak menerima,” ungkap Dadang Jukarsa.

Perlu adanya pengkajian tentang BanGub yang digulirkan Gubernur Jabar dalam antisipasi pencegahan Covid-19, dikarenakan di wilayah-wilayah desa, dalam regulasinya kebanyakan buruh, salah satunya buruh tani dan buruh pabrik.

” Saya berharap kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil, untuk mengkaji ulang kuota penerima bantuan, karena secara hitung-hitungan kepala desa, bila dikurang oleh warga yang menerima BPNT dan PKH, jumlahnya masih banyak. Jadi dengan 50 KK perdesa akan menimbulkan hal-hal negatif di lingkungan masyarakat desa, karena kebanyakan masyarakat desa adalah buruh tani dan buruh pabrik,” tandas Ketua Apdesi Paseh Dadang Jukarsa. (Asep S/Egi BP)