Ketum LSM PITBULS Indonesia Usut Dugaan Main Mata Oknum ULP & PPK Provinsi Jabar

Ketua Umum DPP LSM Pitbuls Indonesia, Cepi Bungsu, ST

JayantaraNews.com, Bandung

Melalui JayantaraNews.com, pada Minggu (10/5/20), Ketua Umum DPP LSM Pitbuls Indonesia, Cepi Bungsu, ST, menyampaikan terkait dugaan KKN dan Pemalsuan Dokumen dalam persyaratan Tenaga Ahli Penataan dan Revitalisasi Situ Rawakalong Kota Depok, yang dimenangkan oleh PT. Anugerah Bangun Kencana, dengan nilai yang sangat besar, Rp 77.815.923.578,29, Nilai Kontrak Rp 62.252.738.887,42 (Reverse Auction) (84%), yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2020.

Dikatakan Cepi, bahwa dari hasil investigasi di lapangan, adanya kajian-kajian tersebut, diduga adanya oknum-oknum yang terlibat, yang mengindikasi bahwa kegiatan survei harga tersebut dijadikan dasar PPK dalam menyusun HPS. Namun dalam menyusun HPS tersebut, kata Cepi, PPK tidak memperhitungkan discount yang diperoleh atas setiap pembelian. “PPK hanya menjadikan daftar harga yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang disurvei sebagai dasar penyusunan HPS.”

Hal ini menjadi acuan yang tidak terdapat dalam dokumentasi yang memadai terkait kertas kerja.

Pihak DPP LSM Pitbuls Indonesia pun sudah melayangkan surat untuk dikaji ulang kepada Ketua ULP dan Kepala UPTD, atas dugaan main mata antara pihak ULP dan PPK agar dimenangkan oleh salah satu perusahaan tersebut. “Diduga adanya main mata dalam hal penawaran antara Oknum PPK dan ULP. Sangat riskan di bawah 90%,” ujar Cepi.

Menindaklanjuti atas temuan tersebut, Ketua Umum LSM Pitbuls Indonesia meminta untuk segera melakukan penghentian proses pengadaan barang/jasa dimaksud, baik proses tender maupun pengadaan lainnya, termasuk di dalamnya dalam hal pelaksanaan pekerjaan yang dikontrakkan, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, ungkapnya.

“Hentikan seluruh proses tersebut secara profesional, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan, dan akuntabel. Bersih dari praktik korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan,” jelas Cepi.

“Surat somasi sudah kami tembuskan dan sudah masuk, namun seakan dihiraukan. Ini jelas, pihak Kepala UPTD dan ULP Jawa Barat telah mengangkangi UU No 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),” pungkasnya. (Beck)