Terkait Gudang PT SKI, MPC PP Tanjungbalai: Jika Pemko Tidak Lakukan Pembongkaran, Kami Turun Ke Jalan!

JayantaraNews.com, Tanjungbalai

Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Tanjungbalai mendukung pemerintah kota terkait Surat Pembongkaran terhadap bangunan di DAS, yakni Gudang PT SKI milik Hasan Sotong yang diterbitkan Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, atas nama Wali Kota Tanjungbalai, pada tanggal 6 April 2020 lalu.

Kami MPC PP Kota Tanjungbalai mendukung Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk melakukan pembongkaran terhadap bangunan DAS tanpa izin yang dibangun gudang PT. SKI milik Hasan Sotong, yang berada di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai. Hal ini diungkapkan Ketua MPC PP Kota Tanjungbalai Armen Susanto, melalui Wakil Ketua Bidang Perekonomian H. Abdul Khadir atau akrab disapa H. Tatan, didampingi Sekretaris MPC PP Wan Abdul Wahab, Sabtu (16/5/20).

MPC PP Kota Tanjungbalai juga akan tetap mengikuti persoalan ini hingga bangunan DAS PT. SKI tetap dilakukan pembongkaran. “Apabila Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak juga melakukan pembongkaran terhadap bangunan DAS gudang PT. SKI, kami dari MPC Pemuda Pancasila Kota Tanjungbalai akan turun ke jalan dengan menyuarakan permasalahan ini,” tegasnya.

Sebelumnya, atas nama Pemko Tanjungbalai, Sekdakot Yusmada mengeluarkan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan kepada pemilik, Irwan alias Hasan, dengan nomor: 331/6707/Satpol PP, agar membongkar sendiri bangunannya karena membangun di atas DAS dan tanpa IMB.

Surat itu dikeluarkan Pemko Tanjungbalai sesuai hasil Sidak Komisi A DPRD Tanjungbalai ke lokasi bersama Petugas Syahbandar TBA beserta instansi pemerintah terkait pada Kamis, 2 April 2020 waktu lalu.

H. Tatan, selaku Wakil Ketua Bidang Perekonomian MPC PP Kota Tanjungbalai sangat menyayangkan surat perintah tersebut karena tidak di indahkan. “Kami sangat menyayangkan terhadap pihak pengusaha/pemilik bangunan, karena tidak mengindahkan Surat Perintah Pembongkaran bangunan dari Pemko tersebut. Karena sampai batas waktu yang diberikan, yakni 7×24 jam sejak surat diterbitkan, pemilik bangunan belum melakukan pembongkaran,” ungkapnya menutup. (Eko Setiawan)