KH. As’ad Said Ali: RUU-HIP Harus Akomodir TAP MPRS Tentang Pembubaran PKI

JAYANTARA NEWS, Jakarta

TAP MPRS nomor XXV Tahun 1996 tentang Pembubaran PKI mesti diakomodir dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila. Hal ini agar Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila nanti tidak melukai sebagian anak bangsa.

Sekilas membahas Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi tiga Wakil Ketua; Rachmat Gobel, Sufmi Dasco Ahmad, dan Azis Syamsuddin.

Dimana dalam Rapat Paripurna DPR RI tersebut mengesahkan Haluan Ideologi Pancasila menjadi RUU Usulan Inisiatif DPR RI.

Menyikapi hal tersebut, KH. As’ad Said Ali, mantan Wakil Ketua PBNU berharap, agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP) mengakomodasi TAP MPRS nomor XXV/1996 tentang Pembubaran PKI sebagai landasan di dalam RUU-HIP tersebut.

Ia menganggap, memasukkan  TAP MPRS Pembubaran PKI ke dalam RUU-HIP, adalah salah satu bentuk akomodasi kepentingan kedewasaan politik dan bisa meredam dendam sejarah yang sangat traumatik.

Bila TAP MPRS nomor XXV/1996 tidak diakomodir dalam RUU-HIP, tentu Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila akan menjadi undang-undang yang kontra produktif.

KH. As’ad Said Ali tetap menyambut baik proses pembahasan RUU-HIP sebagai produk hukum yang mencoba memberikan panduan dalam implementasi pembangunan nasional, sesuai dengan Pancasila di era perubahan saat ini.

Ia mengajak semua pihak untuk tidak terjebak dalam logika atau dikotomi antara orde lama dan  orde baru, terkait RUU-HIP. Suara-suara pro-kontra dalam pembahasan RUU merupakan hal yang lumrah dalam era demokrasi.

“Alam kehidupan bangsa Indonesia hari ini adalah alam yang berbeda dengan era orde baru dan orde lama. Dengan mengakomodir TAP MPRS nomor XXV/1996 ke dalam RUU-HIP maka Undang-Undang HIP bisa diterima oleh semua komponen bangsa,” ujar As’ad Said Ali, di Jakarta, Jum’at (5/6/2020). (Smn)