Bupati KSB Usul kepada Gubernur NTB: Tiadakan Biaya Rapid Test

JAYANTARA NEWS, Sumbawa Barat

Bupati Sumbawa Barat mengusulkan agar biaya Rapid Test Covid-19 ditiadakan. Hal tersebut disampaikan dalam agenda silaturahim Gubernur NTB, Kapolda NTB, Kejati dan Forkopimda NTB, Jum’at (5/6/2020) bertempat di kediaman Bupati Sumbawa Barat Aula Central.

Bupati Sumbawa Barat dalam sambutannya mengajukan dua usulan kepada Gubernur. Pertama, meniadakan biaya Rapid Test, karena dirasa sangat membebankan masyarakat yang akan keluar kota, walaupun masih di dalam wilayah Provinsi NTB.

“Kebanyakan masyarakat KSB sangat mengeluh karena biaya Rapid Test yang dirasa terlalu memberatkan. Mereka mengatakan, bahwa bantuan JPS (Jaring Pengaman Sosial) dari pemerintah habis untuk biaya Rapid Test tersebut,” ucap Dr.Ir.H.W. Musyafirin, MM.

Kemudian usulan selanjutnya, agar permohonan Pemerintah Daerah Sumbawa Barat untuk menangguhkan kredit atau cicilan ASN di bank dapat disetujui.

Selanjutnya, selain melontarkan usulan Bupati Sumbawa Barat yang akrab dipanggil H. Firin, juga melontarkan beberapa pertanyaan kepada Gubernur NTB.

Adapun pertanyaan yang dilontarkan Bupati adalah terkait kebijakan New Normal untuk KSB. Apakah New Normal tersebut dapat diterapkan di KSB dan mohon penjelasannya, agar masyarakat dapat memahami arti dan substansi dasar dari New Normal tersebut. “Saya pikir KSB sudah bisa dan dalam posisi New Normal hari ini, karena tidak ada perubahan perilaku mendasar masyarakat akibat Covid-19. Kami sedang melakukan uji coba menerapkan New Normal tersebut, dan di satu sisi kami terus selaraskan dengan imbauan, seperti diberlakukannya jam malam bagi aktivitas perdagangan cafe dan aktivitas yang bersentuhan dengan pariwisata. Sementara untuk dunia pendidikan, saya sudah instruksikan pada dinas teknis untuk membuat SOP agar siswa kembali belajar di sekolah,” tuturnya.

Untuk program Jaring Pengaman Sosial yang digulirkan oleh pemerintah pusat dan provinsi tidak ada kendala, namun pemerintah daerah Sumbawa Barat mengambil kebijakan untuk mensubsidi beberapa program JPS, misalnya JPS Gemilang dari Provinsi yang hanya berjumlah Rp. 250.000, setelah disubsidi oleh Pemda KSB menjadi Rp. 600.000.

“Kebijakan subsidi JPS oleh Pemda KSB dikarenakan agar terjadi pemerataan besaran bantuan dari pemerintah sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat,” tuturnya.

Menjawab usulan Bupati Sumbawa Barat tersebut, Gubernur NTB langsung meresponnya antara lain menyetujui peniadaan Biaya Rapid Tes untuk siswa dan mahasiswa, kemudian untuk ASN dan pegawai lainnya di lingkup pemerintah masih dipikirkan olehnya. Begitu juga tentang usulan Bupati terkait penundaan cicilan kredit ASN di Bank belum bisa dijawab oleh Gubernur NTB.

Gubernur NTB lewat Asisten III pada Sekda Provinsi NTB menjelaskan, bahwa kondisi New Normal adalah kondisi dimana masyarakat sudah bisa beraktivitas seperti biasa, namun tetap dalam protokol kesehatan. Pemerintah juga diharapkan mengeluarkan SOP untuk menunjang pemberlakuan New Normal tersebut seperti makin masifnya pemerintah memberikan imbauan dan sosialisasi lewat spanduk dan alat lainnya.

“Syarat suatu daerah menyandang status New Normal adalah tersedianya APD yang lengkap, tempat isolasi khusus dan fasilitas medis yang memadai. Ini dimaksudkan agar ketika New Normal diterapkan Covid-19 makin terkendali bukan malah sebaliknya,” pungkas Asisten III.

Di tempat yang sama Polda NTB Mohammad Iqbal, SIK, MH yang baru juga berpesan pada Kapolres KSB untuk merangkul semua elemen masyarakat terutama sekali tokoh agama, alim ulama. Ia menginstruksikan agar Kapolres dapat berbaur dengan masyarakat KSB.

Sementara itu dalam rombongan juga hadir Kejati NTB sekaligus menyampaikan sambutan terkait mengapresiasi bantuan Pemda KSB yang telah membantu mendirikan gedung Kejari KSB. Namun ia pada kesempatan itu minta agar Pemda KSB membantu sekali lagi untuk menyiapkan rumah dinas bagi pegawai Kejari KSB.

Kegiatan Kunjungan Kerja Gubernur NTB dan Forkopimda NTB di KSB dalam rangka Evaluasi Penanganan Covid-19 di Pulau Sumbawa sekaligus silaturahmi dengan tokoh agama dan masyarakat berjalan lancar dan mengikuti protokol kesehatan. (Gaf JN)