Bupati Bandung Suruh DPRD Belajar Lagi, Bah Yayat: Seharusnya Bupati Tidak Intervensi Dewan

Bupati Bandung, HM. Dadang M. Nasser

JAYANTARA NEWS, Kab. Bandung

Beredarnya video Bupati Bandung H. Dadang M. Nasser yang menjelaskan bahwa Gugus Tugas itu adalah Bupati, Kapolres, Dandim, dan Anggota Dewan itu sendiri.

“Ingat, anggota dewan itu bagian dari Gugus Tugas,” ujar Kang DN, sapaan karib Dadang M. Nasser, di rumah dinas bupati, Jumat (5/6/2020).

“Bukannya menanyakan belanja di koran. Tanyakan ke dinas yang bersangkutan, bukan bikin heboh di Medsos. Anggota Dewan bisa mengontrolnya, karena mereka memiliki kewenangan controling, bukannya ingin bikin Pansus. Lieur,” katanya.

“Adakah penyimpangan di sana ?Teu ngarti !. Jaka sembung makan roti. Belajar lagi jadi anggota dewannya,” ucap Kang DN lagi. Itulah sekilas pembicaraan Bupati Bandung  yang beredar di video berdurasi 49 detik.


Menyikapi persoalan tersebut, sepertinya DPRD Kab. Bandung sudah tidak punya fungsi lagi sebagai pengawas pemerintah yang mewakili rakyat Kabupaten Bandung, bahkan Anggota DPRD selaku parlemen, seakan harus banyak belajar dengan keadaan seperti itu.

Abah Yayat, Anggota DPRD Kab. Bandung dari Komisi B Fraksi Demokrat, mengatakan, “Sampai saat ini kami tidak pernah menerima koordinasi dari pihak Pemerintah Kabupaten Bandung.”

Adapun, penyampaian Bupati Bandung tentang Dewan bagian dari satuan Gugus Tugas, saya akan meminta dan mempertanyakan Surat Tugasnya yang menjelaskan tentang susunan kepengurusannya, agar bisa dipertanggungjawabkan dalam setiap kegiatan yang dilakukannya,” ungkap Bah Yayat.

Dikatakan Bah Yayat, “Seharusnya Bupati Bandung tidak mengintervensi Dewan terkait pembentukan Pansus Covid-19. Karena tujuan dari pembentukan  Pansus, guna pengawalan dan pengawasan pelaksanaan anggaran Covid-19, bukan untuk meminta persiapan anggaran. Bahkan Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung tidak pernah meminta jika Anggota DPRD merupakan bagian dari Satuan Gugus Tugas.”

“Jika saya bohong dan harus belajar lagi untuk menjadi Dewan,  saya harap Bupati bisa memberikan pengarahan agar  dewan yang baru harus bersih dan bebas korupsi, dan menjadi wakil rakyat yang benar-benar menjalankan sumpah jabatan dan janji di atas sumpah Al Quran,” terangnya.

Bah Yayat menambahkan, “Polresta Bandung dan Kodim 0624 memang sudah menjadi bagian dari Satuan Gugus Tugas sesuai dengan Surat Tugasnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun untuk Anggota Dewan yang diakui Bupati sebagai bagian dari Gugus Tugas, saya tidak pernah menerima Surat Tugas dan perintah dari pimpinan, sebagai bagian dari Satuan Gugus Tugas Covid-19 hingga saat ini,” tandas Abah Yayat. (Asep Setiawan)