Marak Percaloan, Pelayanan SIM di Satpas 1221 Pasar Segar Kecewakan para Pemohon

JAYANTARA NEWS, Depok

Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satpas 1221 Pasar Segar, mengecewakan pemohon.

Para pembuat surat izin mengemudi (SIM), baik SIM baru, maupun perpanjangan mendapat tanggapan pro-kontra para pemohon, karena ditengarai marak praktik percaloan.

Sindy, seorang mahasiswi pemohon SIM Satpas 1221 Pasar Segar, menilai, bahwa pelayanan pembuatan SIM di Satpas 1221, mengecewakan pemohon, Selasa (9/6/2020) di Pasar Segar Jln. Tole Iskandar.

“Mereka seakan dihantui oleh keberadaan para calo yang telah mematok tarif harga untuk mendapatkan SIM,” katanya.

Sementara, salah satu warga pengaju SIM C, berinisial BB (36) juga mengatakan, bahwa keberadaan calo SIM di Satpas 1221 Pasgar Depok itu muncul, ketika Korlantas Mabes Polri mengumumkan mulai dibuka kembali di saat masih diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Saat baru masuk pintu gerbang, saya ditawarkan jasa, “mau bikin SIM cepat, atau langsung jadi, Pak,” lontaran para calo, yang menawarkan kemudahan membuat SIM.

“Yang ditawarkan para calo untuk pembuatan SIM C saja 700 ribu rupiah, dan langsung jadi, tanpa test,” ungkap dia.

Saat BB berbincang dengan calo, dirinya mengetahui mengenai patokan harga SIM yang selangit itu. “Disinyalir ada kerjasama antara calo dengan oknum Satpas 1221 Pasgar Depok, untuk menutupi kekurangan biaya administrasi,” ucap BB lagi.

Sepengetahuannya, para calo memang sudah kenal dekat dengan petugas di dalam, makanya bebas keluar masuk. “Bukan saya saja yang ditawari, melainkan setiap orang yang datang juga ditawarkan, dengan mematok harga SIM agar tidak ikut teori dan praktik,” ulas BB.

Senada juga diungkapkan, EH (43), pemohon SIM asal Jakarta Timur yang datang ke Satpas 1221 Pasgar Depok untuk membuat SIM A baru. Di tempat itu pun dia bertemu calo SIM yang mematok harga 900 ribu rupiah. Harga itu, menurutnya, diberikan calo lantaran untuk memercepat proses pembuatan SIM kepada oknum orang dalam. Bahkan, transaksi harga itu berada di beberapa ruangan yang telah disediakan oknum Kepolisian. “Calonya bilang, biaya ini untuk diberikan ke anggota di dalam. Alasannya biar lolos test praktik dan teori, bisa dibilang nanti formalitas agar lulus. Saya dibawa ke salah satu tempat untuk lobi harga,” jelasnya.

Yang lebih mengejutkan si pemohon SIM, aksi percaloan itu vulgar di tengah penerapan PSBB oleh pemerintah dalam menangani pendemi Covid-19. Apalagi di tengah situasi saat ini, praktik terlarang itu membuat para pemohon resah. “Tak sedikit pemohon pulang, karena adanya praktik percaloan tersebut.”

“Harusnya pelayanan ini murni, jangan seperti ini. Saya pernah urus sendiri tanpa calo tetapi gagal, kalau pakai calo tinggal foto dan cetak SIM. Setahu saya, harga SIM A hanya Rp120.000,00,” sebutnya.

Seperti diketahui, Mabes Polri mengeluarkan tarif baru pengurusan SIM kepada seluruh masyarakat di tanah air. Tarif resmi pembuatan SIM seperti yang disampaikan NTMC Polri, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penerbitan SIM A baru Rp120.000,00, untuk perpanjangan per-Penerbitan Rp80.000,00.

Sedangkan penerbitan SIM B baru per-Penerbitan Rp120.000,00, dan perpanjangan per-Penerbitan Rp80.000,00. Sementara, penerbitan SIM B II baru per-Penerbitan Rp120.000,00, dan Perpanjangan per-Penerbitan Rp80.000,00. Untuk Penerbitan SIM C baru per-Penerbitan Rp100.000,00, perpanjangan per-Penerbitan Rp75.000,00. Pada Penerbitan SIM D (khusus penyandang cacat) baru, per-Penerbitan Rp50.000,00, dan Perpanjangan per-Penerbitan Rp30.000,00. Diikuti Pembuatan SIM Internasional baru per-Penerbitan Rp250.000,00, dan perpanjangan per-Penerbitan Rp225.000,00.

Kasat Kompol Erwin didampingi Kanit AKP Firdaus sempat mengumpulkan awak media di ruangannya, pada Senin (8/6/2020), menyinggung soal maraknya oknum percaloan SIM di Satpas 1221 Pasar Segar.

Pertanyaannya, untuk Penerima Negara Bukan Pajak (PNBK) melalui pendapatan pembuatan SIM, apakah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap dana yang setiap hari mengalir melalui pembuatan SIM?, hal ini tentunya perlu dipertanyakan akuntabilitas publiknya. (Yi)